TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD T.A 2016 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri, Kamis (6/7) di ruang rapat sidang utama Kantor DPRD, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya Gubernur Nurdin mengatakan bahwa penyampaian LPP yang saat ini sedang disampaikan merupakan kewajiban konstitusional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah sebelumnya Kepri meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016 pada bulan mei lalu maka pihak Pemerintah bersama DPRD dapat melanjutkan rangkaian ke tahapan selanjutnya agar laporan tersebut dapat dijadikan Ranperda.
“Merupakan refleksi nilai demokrasi dari pihak DPRD yang dilandasi dengan aspek kemitraan bersama-sama Pemerintah saling bahu-membahu yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk pelaksanaan pembangunan dapat berjalan semakin baik kedepannnya,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan Materi Ranperda antara lain pada Tahun 2016 lalu anggaran pendapatan sebesar Rp3.86 triliyun dengan Realisasi sebesar Rp2.9 triliyun. Kemudian anggaran belanja sebesar Rp3.96 triliyun dengan realisasi sebesar Rp2.8 triliyun serta beberapa rincian yang tertuang dalam dokumen yang telah disampaikan ke pihak Dewan dan akan segera dibahas ketahap selanjutnya.
Pada akhir sambutannya Gubernur meminta kepada pihak DPRD agar memberikan masukan, saran serta koreksi untuk menyempurnakan Ranperda ini serta agar kedepan dapat menjadi lebih baik lagi. Adapun penyerahan berkas dokumen Ranperda sudah diserahkan Gubernur Kepada pihak DPRD.
Selanjutnya Ketua DPRD Jumaga Nadeak meminta kepada Sekretaris Dewan agar segera menyerahkan berkas tersebut kepada seluruh anggota Dewan untuk segera dilakukan pembahasan untuk diagendakan dalam paripurna selanjutnya yakni pemandangan fraksi-fraksi.
Hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Rizki Faisal dan Amir Hakim, 29 anggota dewan, OPD dan FKPD serta insan Pers.(red/Humas Pemprov)
