TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memperpanjang izin lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) di Tanjungpinang yang terindikasi terlantar.
Menurut Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, sebanyak 1.637 hektar tanah berstatus HGB di Kota Gurindam tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha pemegang HGB atau HGU.
“Memang selama 30 tahun tidak dimanfaatkan secara maksimal dan menjadi lahan terlantar,” kata Lis saat dihubungi hariankepri.com, kemarin.
Lis mengungkapkan, ada beberapa badan usaha telah mengajukan izin perpanjangan HGB atau HGU tersebut. Dia pun mendesak BPN tidak perpanjang izin HGB yang dikuasai oleh segelintir badan usaha.
Pemko juga akan menyurati BPN perihal desakan tersebut. “Nanti Pemko akan menyurati BPN. Kalau BPN nekat perpanjang izin perlu dipertanyakan, ada indikasi tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Kata dia, tidak ada alasan lagi BPN untuk perpanjang izin itu. Apalagi pihaknya menemukan dugaan penyimpangan lahan HGB. Salah satunya lahan yang masih berstatus izin HGB dipecahkan menjadi beberapa sertifikat hak milik.
Ia menegaskan, dugaan penyimpangan itu bisa dikategorikan tidak pidana dan saat ini masih didalami oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Mudah-mudahan tidak lama lagi berhasil dibongkar aparat penegak hukum,” tuturnya.
Bahkan persoalan tersebut telah disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rapat koordinasi yang dilakukan belum lama ini.
“Kita minta difasilitasi KPK, supaya ada pengawasan terkait pemberian HGB ini agar tepat sasaran,” katanya.
Ia mengungkapkan, persoalan itu salah satu penghambat masuknya investasi di Kota Gurindam, karena tidak ada lahan yang akan ditawarkan kepada investor, sebab telah memiliki izin HGB dan HGU oleh dua hingga tiga badan usaha saja.
“Kita lagi berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, supaya investasi masuk ke Tanjungpinang kita sudah memberikan kepastian kepada investor dimana lokasi lahannya,” tegasnya. (sah)
