TANJUNGPINANG (HAKA) – Sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Tanjungpinang protes, kebijakan Pemko Tanjungpinang mengenai penerapan kartu kendali gas elpiji 3 kilogram.
Pasalnya, Pemko Tanjungpinang hanya memberikan jatah kepada UMKM 9 tabung dalam sebulan.
David, pemilik salah satu kedai kopi di Jalan Ahmad Yani menilai, bahwa 9 tabung yang dialokasikan itu tidak akan cukup.
Sebab, kata dia, dalam sebulan itu mereka membutuhkan minimal 15 tabung.
“Sangat tidak cukup, satu tabung dapat digunakan dua hari, jadi satu bulan minimal butuh 15 tabung,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (22/1/2021).
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan lagi penambahan kuota untuk UMKM.
“Saya harap kuota bisa ditambah, kalau dalam satu bulan 9 tabung sudah habis, macam mana nasib kami. Kalau gini bisa aja jadi masalah ke depannya,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pedagang makanan di Jalan Pramuka, Harianto.
Bahkan, ia menyebutkan keperluan usahanya dalam satu hari yakni sekitar satu setengah tabung.
“Sehari saya butuh satu setengah tabung, kalau sembilan otomatis tidak cukup. Saya harapkan kuotanya bisa ditambah,” tukasnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Muhammad Amin menjawab, bahwa itu sudah sesuai aturan Kementerian ESDM.
“Nah. Kalau tak cukup sisanya kami sarankan menggunakan gas elpiji 5,5 kilogram atau gas pink,” ungkapnya, saat ditemui dikantornya, Jumat (22/1/2021).
Begitu juga, lanjut Amin, untuk rumah tangga sasaran apabila tidak cukup 4 tabung yang sudah dijatahkan per bulan, maka disarankan menggunakan gas pink tersebut.
“Sarannya sama, pakai gas pink aja,” ujarnya.
Karena kata Amin, berdasarkan survei yang sudah dilakukan, sudah cukup yang sudah dijatahkan baik untuk UMKM maupun rumah tangga sasaran.(zul)
