Oleh:
Buana F Februari
Pemerhati Perhubungan
PROVINSI Kepulauan Riau adalah mutiara yang membentang di utara negeri. Daerah ini hasil pemekaran yang lahir dari semangat untuk menuju kesejahteraan, dengan memangkas rentang kendali dan birokrasi pemerintahan, dari Provinsi Riau. Sejak 1 Juli 2004, Kepri memiliki sistem pemerintah provinsi sendiri yakni Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur pertamanya Ismeth Abdullah.
Sebagai daerah kepulauan dan terletak di titik strategis yang berbatas langsung dengan negara-negara jiran, Provinsi Kepulauan Riau tertantang untuk terus berbenah dan menyiapkan diri, agar dapat ikut masuk di kancah persaingan regional maupun global.
Di tahun 2025 ini, untuk mewujudkan harapan kesejahteraan dan kesiapan menghadapi tantangan di perbatasan, maka perlu dicanangkan sebuah gagasan menata sistem transportasi untuk kawasan kepulauan dan pesisir yang menjadi ciri karakteristik Kepulauan Riau. Meminjam tagline Almarhum H Abdul Manan Saiman (Bupati Kepulauan Riau 1995-2000) “Merangkai pulau Memakmurkan negeri”.
Transportasi secara harfiah berarti pemindahan atau pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain. Istilah transportasi berasal dari kata Latin trans yang berarti melintasi dan portare yang berarti membawa atau mengangkut.
Dalam konteks modern, transportasi merujuk pada proses pemindahan orang, barang, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai moda. Transportasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengelola transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan, memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari hamparan kepulauan di sisi Utara terdapat Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Lalu Kota Batam dengan gugusan pulau Rempang dan Galangnya berada berdekatan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan yang masih satu daratan dengan Kota Tanjungpinang.
Kemudian, Kabupaten Lingga berderet pulau-pulau kecilnya di selatan hingga berbatas dengan Jambi. Ragam bahasa dan budaya serta tradisi masyarakat kepulauan, menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Riau, negeri segantang lada.
Kondisi geografis yang terbentuk menjadikan Kepulauan Riau hanya memiliki luas daratan 4 persen dan sisanya 96 persen adalah perairan. Kombinasi alam yang sempurna untuk merancang bangun tata kelola transportasi bagi masyarakat yang bermukim di daerah kepulauan dan pesisir. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.
1. Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan dermaga, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di kawasan pesisir dan kepulauan. Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antarpulau juga dapat disejalankan dengan pembangunan monorel sehingga ke depannya angkutan penumpang massal kereta monorel dapat dioperasikan.
2. Transportasi Laut
Transportasi laut menjadi primadona utama bagi masyarakat kepulauan. Faktor cuaca dan kondisi alam adalah alasan perlunya pengembangan material dan teknologi alat angkut apung yang digunakan. Kapal berbahan fiberglass atau kayu sudah mulai ditinggalkan. Kapal cepat, feri dan kapal RoRo berpenumpang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.
3. Integrasi Moda Transportasi
Integrasi antara moda transportasi darat, laut, dan udara sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan sehingga dalam satu waktu dapat sampai ke tempat tujuan tanpa harus tertahan di bandara, pelabuhan atau terminal transit.
Pengembangan sistem transportasi multimoda dapat membantu mengurangi waktu perjalanan dan biaya. Contohnya, apabila wisatawan domestik dari Bandara Soekarno Hatta (CGK) tujuan Ranai Natuna hanya transit hitungan jam di Batam (BTO) karena jadwal penerbangan yang sudah terintegrasi.
Begitupula untuk kapal feri dari Batam ke Tanjungpinang dapat langsung terkoneksi dengan Moda bus Trans Pinang (busway) dari Pelabuhan Sribintan Pura (SbP) tujuan Kota Kijang, Kabupaten Bintan.
Teknologi :
Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan. Contohnya, penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu perencanaan rute transportasi yang lebih efektif.
Pemanfaatan Aplikasi bagi pemesanan tiket dan akomodasi khusus di Wilayah Kepulauan Riau yang dikelola ikeh BUMD atau BUMDes setempat dapat memberi dampak pada perkembangan ekonomi kreatif.
5. Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi sangat penting, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi. Pelibatan unsur Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna, Koperasi Merah Putih untuk ikut mengelola adalah langkah cerdas bagi peningkatan ekonomi kerakyatan.
Beberapa contoh pengelolaan transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan yang berhasil seperti di Singapura. Singapura memiliki sistem transportasi laut yang efisien dan terintegrasi, dengan kapal cepat dan feri yang menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya.
Untuk transportasi perkotaannya juga sudah sangat terintegrasi sehingga tak ada tempat di Singapura yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi umum.
Lalu, jaringan transportasi di Hawai. Hawai memiliki jaringan transportasi yang terintegrasi, dengan bus, kereta, dan kapal yang menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya. Berbagai spot tujuan wisata dapat terkoneksi dengan baik. Bahkan berlangsung selama 24 jam pelayanan transportasi di Hawaii mampu membuat para wisatawan akan kembali lagi berkunjung.
Dua negara tersebut layak ditiru dalam merancang sistem transportasi di Kepulauan Riau agar mampu berdampak pada sektor kepariwisataan, Industri pariwisata merupakan solusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menurunkan angka pengangguran.
Dalam mengelola transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan, perlu dipertimbangkan juga beberapa tantangan seperti:
– Keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.
– Biaya operasional. Biaya operasional transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan dapat lebih tinggi karena jarak yang lebih jauh dan keterbatasan infrastruktur.
– Dampak lingkungan. Transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti polusi udara dan kebisingan.
Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Berikut beberapa stakeholder yang perlu bersinergi, yaitu, Kementerian Perhubungan (KSOP, BPTD), Kementerian Pekerjaan Umum (BPJN), Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), operator transportasi (DAMRI, KAI), perusahaan pelayaran (Pelni, ASDP), perusahaan otobus, maskapai penerbangan, pengguna jasa transportasi, komunitas lokal, investor, pengembang infrastruktur, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Sinergitas stakeholder dapat dilakukan melalui koordinasi rutin yang menghasilkan komunikasi efektif, saling kerjasama dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur, elaborasi kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, terus melakukan Pengawasan dan evaluasi, pemantauan kinerja, evaluasi dampak.
Manfaat sinergitas stakeholder dalam pengelolaan transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan untuk mengurangi waktu tempuh perjalanan dan biaya operasional. Selain itu, dapat juga mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan serta mampu mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan sinergitas stakeholder, pengelolaan transportasi di kawasan pesisir dan kepulauan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Pengelolaan Transportasi secara profesional hanya dapat dilakukan bila semua pihak saling membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan Kepulauan Riau “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”. ***
