BINTAN (HAKA) – Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menginginkan, semua pemangku kepentingan mengubah pola pikir khususnya pengambil kebijakan.
Hal ini disampaikannya, terkait masyarakat tradisional yang tinggal di atas air, dan tidak dapat memperjuangkan hak atas asetnya karena terbentur aturan.
“Kita harus dapat memberikan diskresi khusus untuk pemberian hak terhadap masyarakat, yang tinggal di sisi perairan dan selama ini hak asetnya tidak sejelas masyarakat yang tinggal di wilayah daratan,” kata Menteri Sofyan yang hadir secara virtual pada Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi, Rabu (1/9/2021).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad hadir langsung bersama Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra dan Kakanwil ATR/BPN Kepri Askani, melalui video conference.
Menteri Sofyan ingin, agar rakor ini dapat menghasilkan solusi atas permasalahan laten masyarakat yang tinggal di atas air di Kepri. Yang tidak memiliki hak atas asetnya.
“Dengan kejelasan hak aset, akan memberikan akses perbankan yang juga akan membuka potensi peningkatan kesejahteraannya,” ujar Menteri Sofyan.
Sementara itu Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih dan apresiasi, atas atensi Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Staf Presiden, Wamen ATR/BPN, Jajaran Kementerian Lembaga yang ikut andil dalam Rakor GTRA Terintegrasi ini.
“Rakor GTRA Terintegrasi dan Diskusi Publik Road To Wakatobi ini merupakan komitmen kita dalam penyelesaian segala permasalahan hak aset masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya
Ansar menekankan bahwa, masyarakat Kepri yang sebagian besar berasal dan bermukim di wilayah pesisir, mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diakui eksistensinya.
“Salah satu cara pengakuan eksistensi tersebut, dengan dimudahkan dalam pemberian sertifikat tanah yang berimplikasi dengan pengembangan sosial ekonominya,” ungkapnya. (kar/humprohub)
