TANJUNGPINANG (HAKA) – Fraksi Golkar DPRD Kepri mendesak Gubernur Nurdin Basirun, segera melakukan audit secara menyeluruh, anggaran penyertaan modal yang ditanamkan Pemprov Kepri ke seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri.
“Pemprov Kepri harus segera melakukan revitalisasi seluruh BUMD,” ujar anggota Fraksi Golkar Asmin Patros dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RAPBD 2019, Senin (26/11/2018).
Fraksi Golkar juga meminta kepada Gubernur Kepri, untuk segera melakukan restrukturisasi atau penataan kembali seluruh direksi BUMD Provinsi Kepri. Khususnya direksi PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri.
“Restrukturisasi ini tujuannya agar seluruh BUMD dapat lebih maksimal dalam menghasilkan PAD serta dalam melayani masyarakat,” sebutnya.
Selain itu melalui restrukturisasi itu diharapkan, kinerja seluruh BUMD Provinsi Kepri dapat semakin lebih baik. Sebab, sampai dengan hari ini seluruh BUMD Provinsi Kepri utamanya PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri membebani anggaran pemerintah daerah, dan belum sedikitpun memberikan kontribusi bagi Pemprov Kepri.
“Untuk yang satu ini kami mendukung penuh langkah Pak Gubernur yang akan melakukan penyegaran,” tukasnya.
Seperti diketahui, dua perusahaan tersebut sudah menerima dana puluhan miliar dari APBD Kepri, sejak keduanya dibentuk.
PT Pembangunan Kepri telah menerima suntikan modal sekitar Rp 12 miliar beberapa tahun silam, sedangkan PT Pelabuhan Kepri mendapat penyertaan modal sekitar Rp 25 miliar. (kar)
