Beranda Headline

Perkuat Travel Bubble, Ansar Sambut Baik Korean Carter Flight Masuk ke Kepri

0
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menanggapi positif permintaan Menparekraf Sandiaga Uno, usai mengecek kesiapan travel bubble di Lagoi, BRC, Kabupaten Bintan-f/masrun-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyambut baik rencana penerbangan carter wisatawan dari Korea ke Kepri, khususnya ke Batam dan Bintan.

Penerbangan carter ini merupakan inisiasi dari HanaTour Korea dengan ASITA Provinsi Kepulauan Riau. Namun untuk pembukaan jalur wisata baru ini, Pemprov Kepri harus berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Pusat.

“Untuk langkah awal saya minta asosiasi buat aja surat ke Pemprov, tentang rencana carter flight itu. Dengan dasar surat tersebut kami komunikasikan dengan Kementerian Pariwisata,” kata Ansar di Kota Batam, Jumat (11/2/2022).

Saat ini kata Ansar, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, telah dibuka untuk pelaku perjalan luar negeri dengan memperbolehkan 19 negara, sesuai rekomendasi pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan travel buble saat ini, kata Ansar, ada beberapa hal yang harus diselesaikan, antara Pemerintah Indonesia dan Singapura, dalam memberikan kemudahan kepada para wisatawan agar nyaman berkunjung ke Batam dan Bintan.

“Singapura saat ini menerapkan Vaccinated Travel Land (VTL). Sistem ini memungkinkan kita yang telah vaksinasi dosis penuh, memasuki Singapura tanpa perlu karantina,” jelasnya.

Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Kepri, Hasan menambahkan, bahwa tawaran program carter flight ini, sekaligus memperkuat penerapan travel bubble di Kepri.

“Travel bubble ini sudah jalan kalau di Bali dan Mandalika, NTB. Di sana sudah masuk wisatawan melalui konsep travel bubble,” imbuhnya.

Penerapan travel bubble ini, sambung Hasan, untuk menjaga kondisi covid agar tidak mengalami peningkatan, akibat dibukanya destinasi wisata.

“Hal ini (travel bubble, red) belum berjalan di Batam dan Bintan karena kondisi covid varian omicron cukup tinggi di Singapura,” tukasnya.

Menurut Hasan, penerapan aturan kunjungan wisatawan, semuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah tinggal menyesuaikan dan menjalankannya. (fik)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini