TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Kepri, Martin L Maromon, mengatakan, perbaikan gedung DPRD Provinsi Kepri yang rusak, akan menggunakan dana yang berasal dari pos Biaya Tak Terduga (BTT) APBD tahun 2023.
“Setelah konsultasi dengan Pak Sekda, beliau menyarankan menggunakan BTT,” katanya, Kamis (26/1/2023).
Martin menjelaskan, dari hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh Dinas PUPRP Provinsi Kepri, anggaran perbaikan gedung tersebut yang semula Rp 17 miliar, saat ini menjadi Rp 7,2 miliar.
Ia mengatakan, jika melihat sisa besaran BTT yang ada, maka anggaran perbaikan gedung tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp 2,2 miliar. Sebab, dana BTT yang tersedia Rp 5 miliar.
“Sesuai arahan Pak Sekda kekurangan tersebut bisa diambil melalui perkada atau pilihan lain dengan dianggarkan di APBD Perubahan 2023,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Provinsi Kepri, Hendrija menyampaikan, anggaran Rp 7,2 miliar tersebut untuk memperbaiki penggantian atap dan plafon.
“Dua item ini yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian menyusul kerusakan yang lain,” jelasnya.
Sedangkan untuk perbaikan mekanikal dan elektrikal yang rencananya juga akan diganti total, namun, setelah dicek secara mendetail masih bisa digunakan.
Dia melanjutkan, untuk lama proses pengerjaan kerusakan tersebut, waktu yang dibutuhkan sekitar enam bulan.
“Enam bulan itu belum termasuk dengan lelang proyeknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera merenovasi Gedung DPRD Provinsi Kepri yang kondisinya saat ini rusak karena diterjang angin puting beliung.
“Revitalisasi atau perbaikan gedung DPRD agar dilakukan sesegera mungkin agar kegiatan para wakil rakyat dapat berjalan kembali seperti sebelumnya,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.(kar)
