TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menanggapi persoalan dana pokok-pokok pikiran (pokir) kegiatan publikasi yang nilainya mencapai sekitar Rp14 miliar di lingkup Pemprov Kepri.
Anggaran besar ini tercatat berada di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pariwisata (Dispar).
Ansar menyatakan akan segera melakukan evaluasi di kedua OPD terkait, dan memberi instruksi agar pokir publikasi dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
Apalagi kata Ansar, bahwa seluruh alokasi anggaran harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Semua anggaran sekarang pada RPJMD. Dalam waktu dekat, kita akan bahas lagi soal anggaran pokir ini,” ujarnya kepada hariankepri.com, Jumat (20/6/2025).
Selain itu, Ansar juga membuka kemungkinan akan melakukan pemangkasan anggaran tersebut, mengingat pokir ini termasuk salah satu kegiatan yang harus diefisiensi.
“Kalau jumlahnya masih terlalu besar, kita bisa pangkas. Kalau kegiatan publikasi tetap dilaksanakan, maka jenis kegiatannya bisa kita ubah saat pembahasan APBD Perubahan nanti,” tambahnya.
Meski demikian, Ansar menilai bahwa kegiatan publikasi saat ini cukup penting untuk pembangunan di Kepri, terutama jika diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Saat ditanya apakah penyaluran dana publikasi ke media selama ini sudah tepat sasaran, Ansar mengaku dirinya masih akan membahas hal tersebut lebih lanjut.
“Nanti kita bahas dulu bersama Diskominfo dan Dispar,” tutupnya. (dim)
