BATAM (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan, Pemprov Kepri akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selanjutnya, kata dia, Pemprov Kepri juga akan memanfaatkan dana desa dengan besaran maksimal 30 persen, yang akan digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
Kemudian, Pemprov Kepri juga akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana transfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH).
“Untuk dana refocusing 2 persen dari Pemprov Kepri sendiri setelah kita hitung hitung ada sekitar Rp 5,5 miliar. Dana ini akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten / kota, jika dikalkulasikan itu sekitar Rp 30 miliar,” jelasnya.
Nantinya, dana tersebut akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Termasuk untuk perlindungan sosial tambahan bagi masyarakat miskin.
“Adapun penerima, kita prioritaskan kepada mereka masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat, serta namanya tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.
Dia mengatakan, rencana aksi langkah antisipasi tersebut akan dimulai dari Dinas Sosial, yang akan melakukan inventarisasi masyarakat miskin penerima bantuan, terutama yang tidak masuk dalam DTKS.
Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan inventarisasi yang masuk dalam kategori nelayan kecil yang memiliki kapal tangkap ikan di bawah 5 GT.
“Berikutnya Dinas Perhubungan akan mempertahankan tarif angkutan umum baik barang ataupun orang tidak lebih dari 15 persen dari harga saat ini,” sebut Ansar saat memimpin Rapat Pengendalian Dampak Kenaikan Harga BBM di Mapolda Kepri, Kota Batam, Selasa (6/9/2022). .
Selain itu, Disperindag juga akan terus melakukan operasi pasar, menghadirkan pasar murah dan menggalakan program gemar menanam bahan kebutuhan pokok.
Sementara itu, terkait pengendalian inflasi di Kepri, Gubenur Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri akan memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM. Kemudian, menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang.
Pemprov Kepri juga akan mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar, melakukan peningkatkan pengawasan pada distribusi dan ketersediaan barang di pasar distributor guna mencegah spekulasi atau penimbunan.
“Kita juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat,” sebutnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Danrem 033/Wirapratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto.
Kemudian, Kabinda Kepri Laksma TNI Ardiansyah, Kepala Zona Kamla Maritim Barat LaksmaTNI Hadi Pranoto, Danlanud RHF Tanjungpinang Kol Pnb A. Donie P. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, perwakilan Kajati Kepri dan para Kepala OPD Provinsi Kepri serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kepri.(kar)
