BATAM (HAKA) – Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda), agar menyiapkan strategi menghadapi rencana pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tito menekankan, kepala daerah harus jeli membaca arah kebijakan fiskal pusat. Yakni, menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
“Peran swasta juga harus kuat dalam pembangunan daerah,” kata Tito di Batam, Minggu (21/9/2025).
Ia meminta Pemda melakukan efisiensi belanja yang tepat sasaran, agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita sudah koordinasi dengan Menkeu. Prinsipnya, pengalihan TKD harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Menurut Tito, penguatan ekonomi daerah penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Pemprov Kepri Prediksi Pendapatan Turun
Terpisah, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengatakan, pemprov belum menerima rincian resmi terkait mekanisme pengurangan TKD tahun 2026 dari pemerintah pusat.
Namun, ia memprediksi kebijakan baru itu akan memangkas pendapatan daerah. Dari hasil proyeksi awal, pendapatan APBD Kepri 2026 sebesar Rp3,6 triliun.
“Artinya turun dari tahun 2025 sebesar Rp3,9 triliun. Angka resmi masih menunggu pusat,” jelas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri itu, Senin (22/9/2025).
Adi menuturkan, TKD selama ini menjadi sumber terbesar pendapatan Pemprov Kepri. Tahun 2025 saja, porsi TKD mencapai Rp2 triliun.
“Kalau ada penyesuaian TKD, pendapatan daerah ikut menyesuaikan. Tak bisa sama. Pajak kita terbatas, hanya dari air permukaan dan kendaraan bermotor,” ucapnya.
Adi menambahkan, dengan pendapatan Rp3,6 triliun, proyeksi belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun.
“Untuk pastinya kita masih menunggu PMK. Kita sudah mulai menyusun KUA PPAS untuk APBD 2026,” tukasnya.(kar)
