TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menata kembali berbagai persoalan, yang selama ini menghambat aktivitas kapal labuh jangkar.
Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa langkah ini diambil demi mengoptimalkan potensi daerah dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini sejumlah kabel optik dan pipa gas di perairan Kota Batam menjadi hambatan untuk kapal-kapal berlabuh jangkar, maka dari itu akan kita benahi nanti agar pendapatannya bisa lebih maksimal,” ujarnya, kepada hariankepri.com kemarin.
Selain itu, Ansar juga menyoroti pemungutan jasa labuh jangkar yang sampai saat ini masih mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan, pengelolaan labuh jangkar masih seutuhnya dikelola pemerintah pusat.
“Kementrian Perhubungan mengelola labuh jangkar secara penuh, tapi ke depannya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kita di daerah mendapatkan ruang juga untuk mengelolanya,” tuturnya.
Sementara itu, Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Marsetio, mengungkapkan, bahwa Provinsi Kepri memiliki enam titik area labuh jangkar yang dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp 3 triliun. Namun, pemerintah daerah masih belum dapat memanfaatkan titik-titik tersebut secara optimal.
“Pendapatan Provinsi Kepri dari sektor labuh jangkar masih rendah, padahal punya enam titik labuh jangkar yang tersebar di Pulau Nipah, Batu Ampar, Kabil, Berakit, dan bagian selatan Batam,” terangnya.
Sebagai penasehat Gubernur Provinsi Kepri, ia mengatakan, pemerintah daerah juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini pungutan jasa labuh jangkar masih belum dapat berlangsung.
Lebih ironisnya lagi, banyak kapal asing justru memilih untuk berlabuh di perairan Singapura, meskipun tarifnya cukup tinggi, yakni antara 6.000 hingga 8.000 dolar AS per hari.
“Untuk itu, saya harap pemerintah daerah bisa mencari solusi yang tepat, agar pendapatan dari sektor labuh jangkar dapat masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutupnya. (dim)
