Oleh:
Zulfikar
Redpel hariankepri.com
AWAL tahun anggaran biasanya menjadi momen penuh harapan. Rencana proyek mulai digagas, agenda pembangunan disusun, dan roda belanja daerah digerakkan. Namun, tahun ini, kenyataan berbicara lain.
Alih-alih sibuk merealisasikan program, publik justru dihadapkan pada fakta: banyak proyek baik besar maupun kecil batal dilaksanakan. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN belum jelas nasibnya. Sejumlah kegiatan pun ditunda tanpa kepastian.
Satu pertanyaan besar pun muncul: ke mana perginya uang pendapatan Pemprov Kepri?
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menginformasikan bahwa proyek-proyek yang semula masuk dalam rencana kerja, kini mendadak dibatalkan atau disuruh “tunggu aba-aba”. Bukan hanya proyek infrastruktur yang mandek, program pemberdayaan, pelatihan, hingga dukungan sosial pun ikut tersendat.
Yang lebih membingungkan, data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kemenkeu per 4 Juli 2025 menunjukkan, bahwa pendapatan Pemprov Kepri justru meningkat, mencapai Rp1,408 triliun. Angka ini naik sekitar Rp177 miliar, dibanding data per 16 Juni 2025 yang tercatat sebesar Rp1,231 triliun.
Namun anehnya, hingga kini TPP ASN bulan Juni dan TPP ke-13 belum juga cair. Tak ada pengumuman resmi, tak ada juga penjelasan mekanisme. Para pegawai hanya bisa bertanya-tanya sambil tetap menanggung beban kerja yang tak berkurang.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya serius. Jika pendapatan daerah tetap masuk, bahkan naik, mengapa belanja daerah justru macet?. Apakah ada masalah likuiditas?. Atau jangan-jangan, ini soal pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan buruk dalam perencanaan?
Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dampaknya pun meluas, bukan hanya memperlambat pembangunan, tapi juga menghantam roda ekonomi lokal.
Uang pemerintah adalah bahan bakar utama ekonomi daerah. Ketika anggaran tersendat, kontraktor lokal, penyedia jasa, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan hidup pada proyek pemerintah ikut terdampak. Para ASN yang hidup pas-pasan dan mengandalkan TPP untuk menutup kebutuhan juga ikut tercekik.
Jika ini disebabkan oleh refocusing anggaran atau penyesuaian belanja, mestinya pemerintah bersikap terbuka. Bukan malah diam seribu bahasa hingga memicu spekulasi dan kecurigaan. Di era keterbukaan informasi, sikap bungkam justru memperburuk citra pemerintah.
Sudah saatnya Pemprov Kepri menghentikan budaya birokrasi yang elitis dan tertutup. Sampaikan dengan jujur: apakah ada kesalahan perencanaan? Apakah pendapatan tidak sesuai target? Apakah terjadi kebocoran? Atau memang sedang ada upaya menutupi defisit?
Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis atau dalih revisi anggaran. Publik butuh jawaban, bukan sekadar penjelasan normatif. Transparansi atas arus kas dan alokasi belanja adalah keharusan di tengah kondisi yang serba tak pasti.
Masalah ini lebih dari sekadar keterlambatan pencairan anggaran. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Jika dibiarkan, ini menjadi indikasi lemahnya kendali fiskal yang berisiko sistemik.
Pemerintah Provinsi Kepri harus segera memberikan penjelasan terbuka. Bukan hanya untuk menjawab keresahan ASN dan pelaku usaha, tapi juga untuk menjaga kredibilitas di mata masyarakat.
Jika tidak, yang hilang bukan cuma proyek dan TPP ASN. Kepercayaan publik pun akan ikut lenyap.***
