TANJUNGPINANG (HAKA) – Harapan Pemprov Kepri, untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor labuh jangkar pada April 2019 ini pupus.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri Jamhur Ismail menyebut, belum dapat ditariknya retribusi dari sektor tersebut, karena kajian regulasi penarikan retribusi belum rampung.
“Ternyata apa yang kita targetkan, tak sesuai harapan. Masih banyak kajian yang harus dilakukan. Dan saat ini (kajian) masih terus berlangsung,” ujarnya kemarin.
Ia menyebut, lamanya proses kajian regulasi tersebut, untuk menghindari adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang ada.
“Selama ini penarikan retribusi jasa labuh jangkar kapal ini dilakukan Kementerian Perhubungan. Bukan daerah,” jelasnya.
Mengenai kapan kajian tersebut akan rampung, Jamhur belum bisa memastikan. Namun ia memprediksi, proses tersebut akan memakan waktu yang cukup lama.
Terkait hal ini, imbuhnya ia juga telah melaporkan hal tersebut ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Menurutnya, orang nomor satu di Provinsi Kepri itu dapat memakluminya.
“Pak Gubernur dalam hal ini sangat berhati-hati sekali, walau sebenarnya sangat mengharapkan pemasukan PAD dari sektor labuh jangkar ini. Dan kita juga memakluminya dari pada bermasalah dikemudian hari,” pungkasnya.(kar)
