JAKARTA (HAKA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memutuskan dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA), untuk Pj Gubernur di 17 provinsi, yang habis masa jabatannya di September 2023 ini.
“Ya sudah diputuskan oleh bapak Presiden. Beliau memimpin langsung,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dilansir dari jpnn.con Jumat (1/9/2023).
Ngabalin menyebutkan, adapun para Pj Gubernur yang ditunjuk tersebut, yaitu,
Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ridwan Kamil.
“Pak Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo,” sebutnya.
Bey Machmudin adalah pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Presiden. Ia menjabat Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Nana Sudjana adalah mantan Kapolda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
Nama lainnya adalah Hasanudin sebagai Pj Gubernur Sumut, Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali. Lalu, Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua, dan Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur NTT.
Kemudian ada Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalbar Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin.
Seperti diketahui, Bachtiar Baharuddin adalah pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang pada tahun 2020 menjadi orang nomor satu di Pemprov Kepri, menggantikan sementara Isdianto yang kala itu bertarung di Pilkada 2020.
Selain itu, ada nama Andap Budhi Revianto. Pria yang kini menjabat Sekjend Kementerian Hukum dan HAM ini ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sultra. Andap sendiri pernah dua tahun memimpin Polda Kepri, dari tahun 2018-2020.
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan membenarkan telah dilaksanakan sidang TPA untuk menetapkan sejumlah Pj Gubernur. Namun, ia tak mengungkap nama-nama para Pj Gubernur tersebut.
“Untuk pelantikan, sambil menunggu Keppres, kita berharap bisa dilaksanakan sebelum atau pada saat akhir masa jabatan. Saat ini, kami masih menunggu arahan Bapak Mendagri,” tukasnya. (fik/jpnn)
