JAKARTA (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2022 secara agregrat akan tumbuh sebesar 6 persen. Karena sampai dengan triwulan III ekonomi Kepri sudah 6,03 persen.
“Kita perkirakan nanti setelah BPS rilis, pertumbuhan ekonomi agregat di tahun 2022 mencapai 5,5 sampai 6 persen,” katanya saat menjadi narasumber (narsum) dalam Rakornas Pemulihan Ekonomi Nasional di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Ansar mengatakan, hal tersebut tak lepas dari strategi Pemprov Kepri, mempercepat pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Salah satunya percepatan investasi, dengan berbagai diskresi Pemerintah Pusat seperti FTZ dan KEK.
“Kami juga terus mendorong pelayanan birokrasi investasi itu lebih baik, cepat, efisien dan efektif,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Ansar juga menjelaskan, upaya lain yang dilakukan Pemprov Kepri untuk pemulihan ekonomi, dengan menggunakan dual track strategy.
Yakni melalui UMKM yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Pemprov Kepri menyediakan bantuan modal kredit Rp 20 juta untuk 2.000 UMKM di tahun 2021 tanpa bunga.
“Kita bekerja sama dengan bank daerah, bunganya pemda yang menanggung. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias memanfaatkan itu,” tuturnya.
Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemprov Kepri dalam upaya penanganan Covid-19 yakni dengan menggesa vaksinasi.
“Yang pertama kita suntik para PNS, para ustaz dan kyai. September 2021 tiap daerah minimal harus mencapai 70 persen suntikan dosis pertama, bahkan di bulan Mei, Kepri sudah mencapai di atas 70 persen,” ungkapnya.
Strategi lain dalam penanganan Covid-19 yakni, menjamin kehidupan para pekerja rentan dan keluarganya saat terkonfirmasi positif dan dikarantina.
Sehingga memudahkan proses 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Menurutnya, strategi tersebut terbukti efektif. Karena, ketika pekerja rentan saat dikarantina khawatir keluarganya tidak ada yang menjamin makan keluarganya.
“Maka kita ambil kebijakan melalui APBD sebesar Rp 1 juta, Kabupaten Kota menjamin makan keluarganya. Bahkan jika ada yang meninggal karena Covid kita beri santunan Rp 3 juta rupiah,” ujarnya.
Turut hadir dalam diskusi yang dipandu oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto itu, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (kar)
