TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri merilis, sepanjang Desember 2023 Provinsi Kepri mengalami inflasi years on years (yoy) sebesar 2,76 persen.
Sementara itu, jika dihitung secara month to month (mtm) tingkat inflasi Kepri pada Desember 2023 tercatat sebesar 0,44 persen.
Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus menyampaikan, dari 2 kota di Provinsi Kepri, Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,85 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 2,14 persen.
“Inflasi yoy gabungan 2 kota di Kepri itu terjadi karena, adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran,” katanya, dilansir dari Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Kepri, Selasa (9/1/2024).
Lebih lanjut Darwis menyampaikan, terdapat lima komoditas utama penyumbang inflasi di Kepri secara (yoy) yaitu, beras sebesar 0,40 persen,
rokok kretek filter 0,29 persen, cabai merah 0,23 persen, emas perhiasan 0,19, dan sewa rumah 0,10 persen.
Sedangkan, secara (mtm) lima komoditas utama penyumbang inflasi yakni, angkutan udara 0,12 persen, bayam 0,08 persen, bawang merah 0,06 persen, serta kacang panjang dan tomat sebesar 0,04 persen.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) agar semakin gencar menggelar pasar murah, dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk pengendalian inflasi.
“Inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi, meski di tingkat nasional terkendali. Inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
Untuk melaksanakan pasar murah dan Bansos tersebut, selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi, yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut.
“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu,” sebutnya.
Lebih lanjut Tito menegaskan, ia akan menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pasar dan menyalurkan Bansos.
“Ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat (Pj) kepala daerah,” pungkasnya.(kar)
