Beranda Headline

Dukung 160 Swalayan, Wali Kota Tidak Izinkan Dua Ritel Raksasa Masuk Pinang

0
Kadis Kominfo Teguh Susanto-f/istimewa

TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto menegaskan, bahwa hingga saat ini kebijakan Pemerintah Kota, dalam hal ini Wali Kota Rahma, tetap tidak mengizinkan dua ritel raksasa buka di Tanjungpinang.

“Penegasan ini kami sampaikan, terkait isu-isu retail Alfamart dan Indomart, yang akan masuk ke Tanjungpinang,” ujarnya kepada hariankepri.com, Selasa (17/1/2023).

Teguh mengatakan, sejauh ini wali kota tetap berkomitmen, untuk mendukung, sekaligus melindungi sekitar 160 swalayan di Tanjungpinang, mulai dari yang besar hingga yang kecil.

“Beliau menyampaikan, sebagai bentuk cintanya kepada usaha lokal, dua ritel yang berniat bangun puluhan unit itu tetap tidak diizinkan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, bahwa Wali Kota Tanjungpinang hanya ingin menjaga, agar usaha lokal, dapat terus tumbuh dan menggerakkan perekonomian di Tanjungpinang.

“Apalagi kita ini baru bangkit pascapandemi, sehingga penguatan ekonomi perlu dukungan penuh pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fesinto menegaskan, bahwa dirinya juga tidak setuju, jika Pemko membiarkan ritel besar itu masuk ke Tanjungpinang.

“Ini demi kepentingan masyarakat Tanjungpinang terutama usaha kecil. Lebih baik ritel itu tidak ada di Tanjungpinang,” sebutnya, Rabu (22/6/2022) silam.

Sebab kata dia, apabila ritel-ritel itu diizinkan masuk Tanjungpinang, maka secara otomatis akan mempengaruhi ratusan pelaku usaha kecil menengah ke bawah.

Menurutnya, jika pemerintah tidak bisa membantu atau memberikan subsidi kepada masyarakat atau pelaku usaha, paling tidak bisa mencegah masuknya ritel ternama tersebut.

“Jika pelaku usaha kecil tutup, otomatis akan menciptakan pengangguran yang lebih banyak,” sebut Fengki yang juga membidangi perekonomian dan keuangan tersebut.

Oleh karenanya, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus benar-benar teliti dalam mengambil kebijakan. Karena seyogyanya, pemerintah itu harus keberpihakan kepada masyarakat. (zul)

Baca juga:  Musrenbang Kecamatan Selesai, Ketua DPRD Pinang Minta Hasilnya Dikirim ke Dewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini