TANJUNGPINANG (HAKA) – Kurang dari dua tahun menakhodai Provinsi Kepri, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad tercatat berhasil menaikkan APBD Provinsi Kepri.
Dari catatan hariankepri.com, pada APBD Murni Provinsi Kepri tahun 2021 yang disahkan diera kepemimpinan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Bahrudin tercatat sebesar Rp 3,7 triliun.
Pada APBD Perubahan Kepri tahun 2021 atau di awal-awal masa kepemimpinan Gubernur Ansar, bertambah sekitar Rp 152 miliar sehingga menjadi Rp 3,918 triliun.
Selanjutnya, pada APBD Provinsi Kepri tahun 2022, sebesar Rp 3,870 triliun, angka tersebut turun sekitar Rp 48 miliar jika dibandingkan dengan APBD Perubahan Kepri tahun 2021. Tapi, pada APBD Perubahan Kepri tahun 2022, kembali naik sekitar Rp 95 miliar sehingga menjadi Rp 3,965 triliun.
Teranyar, pada APBD Kepri tahun 2023 yang baru disahkan pada Rabu (23/11/2022) kemarin, APBD Kepri tercatat senilai Rp 4,11 triliun. Hal itu tentunya menjadi sejarah baru, sebab sejak Provinsi Kepri resmi terbentuk baru kali ini APBD Kepri bisa tembus diangka Rp 4 triliun.
Capaian apik itupun mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Kepri. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono saat paripurna pengesahan APBD Kepri tahun 2023.
“Apresiasi kepada Pak Gubernur beserta jajaran dan DPRD Kepri sehingga pada tahun 2023, APBD Kepri mampu melampaui angka psikologis. Alhamdulillah,” kata Raden yang disambut aplaus oleh anggota DPRD Kepri yang hadir dalam paripurna tersebut.
Dalam paripurna itu, Raden menjelaskan, pada tahun 2023 pendapatan Provinsi Kepri diproyeksikan sebesar Rp 3,995 triliun. Angka itu naik sekitar Rp 515 miliar jika dibandingkan dengan APBD Kepri tahun 2022 yang sebesar Rp 3,480 triliun.
Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp 4,11 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 240 miliar jika dibandingkan dengan belanja Pemprov Kepri di tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,870 triliun.
Terkait kenaikan pendapatan APBD Kepri di tahun 2023, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa selain bersumber dari pajak daerah, kenaikan pendapatan Kepri di tahun 2023 tersebut berasal dari dana tunda salur yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Kepri.
“Di tahun-tahun sebelumnya masih ada dana transfer dari pemerintah pusat yang belum dibayar. Sehingga di tahun 2023 itu diproyeksikan akan masuk, sekitar Rp 200 miliar,” katanya, Kamis (3/11/2022).
Selain itu, sambungnya ada juga tambahan pendapatan dari sektor lain, yang membuat pendapatan Pemprov Kepri di tahun 2023 mendatang mengalami kenaikan. Namun, orang nomor satu di Provinsi Kepri itu waktu itu enggan untuk menjelaskan secara detail sumber pendapatan tersebut.
“Ada sumber (pendapatan) baru yang belum bisa kita ceritakan yang bakal masuk. Nanti sudah saatnya baru kita sampaikan. Daripada nanti kita cakap-cakap, tak taunya kayak labuh jangkar. Insya Allah,” tuturnya.
Disampaikannya juga, di APBD Kepri tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,062 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Provinsi Kepri.
Kemudian, sebesar Rp 983 miliar diperuntukkan bagi pendidikan dan Rp 497 miliar untuk anggaran kesehatan.
“Untuk fungsi pengawasan sebesar Rp 36 miliar atau 0,90 persen, belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp 16,8 miliar atau 0,41 persen,” jelasnya.
Pada tahun anggaran 2023, sambungnya, Pemprov Kepri telah menetapkan tiga prioritas utama pembangunan di Provinsi Kepri. Yakni, optimalisasi perekonomian daerah, pembangunan infrastrukur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
“Ketiga prioritas pembangunan daerah tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan,” tuturnya.(kar)
