Beranda Daerah Batam

Doktor Bambang: Survei Pilkada Jangan Mudah Dipercaya

0
DR Bambang Satriawan SE, MSi-f/istimewa-timSInergi

BATAM (HAKA) – Dosen Pengajar Ilmu Statiska S3 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Uniba Batam, DR Bambang SE MSi Satriawan meminta kepada seluruh masyarakat, sebaiknya tidak mudah mempercayai hasil survei.

Pasalnya, kata dia, pemenang pilkada yang sesungguhnya hanya akan muncul setelah masa pencoblosan dan penetapan oleh KPU.

Hal itu dikatakan Bambang, lantaran menjelang Pilkada ini, telah banyak survei yang diumumkan kepada publik tentang elektabilitas seorang calon, termasuk di pilkada Provinsi Kepri.

Idealnya, lanjut dua, bila beberapa lembaga survei melakukan jajak pendapat terhadap 1 populasi yang sama, seharusnya terdapat kesamaan hasil yang diperoleh. Apalagi jarak antar pemenang dan urutan di bawahnya terpaut jauh di atas margin error.

“Keraguan terhadap lembaga survei hari ini memang tidak bisa dihindari, karena kadang lembaga survei juga memainkan peran sebagai konsultan politik atau bisa juga biaya penyelenggaraan memang didukung oleh kubu terkait yang diuntungkan,” jelasnya.

Selain itu Bambang Satriawan juga menyoroti banyaknya lembaga survei yang enggan memaparkan data mentah untuk diakses publik.

Padahal, data itu sangat penting untuk melihat seberapa besar akurasi survei yang dilakukan.

“Besar sampel sebenarnya memiliki peran penting untuk menentukan akurasi hasil survei dibandingkan dengan keterwakilan pada semua anggota populasi dalam sampel,” ungkapnya.

Selain teknik pengambilan sampel, menurutnya dalam survei kepala daerah seharusnya memiliki jumlah responden yang besar agar estimasi survei lebih akurat.

Hal itu sesuai dengan konsep statistical power yang menyebutkan semakin besar jumlah responden, maka akan memperkecil margin error.

“Bila dalam rumus perhitungan margin error ukuran populasi tidak diikutsertakan, maka kekuatan estimasi survei yang jumlah respondennya 1.000 orang akan setara dengan populasi ukurannya 1 juta atau 100 juta. Ini artinya tidak seimbang,” tukasnya.(zul)

Baca juga:  UU Pilkada Batal Direvisi, Ketua Komisi II DPR RI: Masa Jabatan Kada Sekitar 3 Tahun

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini