TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri bersama DPRD, melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (29/8/2023) kemarin.
Penandatanganan nota kesepakatan itu dilakukan oleh Wagub Kepri, Marlin Agustina bersama Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepri.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, dalam KUA PPAS APBDP tahun 2023, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 100,573 miliar, dari APBD Murni tahun 2023 yang sebesar Rp 4,019 triliun.
“Pada APBD Perubahan tahun 2023, pendapatan daerah Pemprov Kepri diproyeksikan sebesar Rp 4,119 triliun,” katanya.
Sementara itu dari sisi belanja, pada APBDP tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 307 miliar dari APBD Murni yang sebesar Rp 4,151 triliun.
Sedangkan untuk Silpa pada APBDP tahun 2023 juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 188 juta jika dibandingkan dengan APBD Murni 2023 yang sebesar Rp 200 miliar.
“Sehingga APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 4,459 triliun,” jelasnya.
Angka yang tertuang dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS APBDP 2023 itu tidak jauh berbeda, dengan yang disampaikan Gubernur Ansar Ahmad dalam rapat paripurna penyampaian KUA PPAS APBDP tahun 2023 pada, Senin (31/7/2023).
Waktu itu Ansar mengatakan, untuk pendapatan ditargetkan sebesar Rp 4,102 triliun.
“Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan PAD hingga akhir tahun 2023,” katanya.
Kemudian, di sisi belanja, Ansar mengatakan, naik sebesar Rp 271, 7 miliar dibandingkan APBD Murni tahun 2023.
“Semula untuk belanja sebesar Rp 4,151 triliun, menjadi Rp4,423 triliun,” jelasnya.
Sedangkan, dari sisi pembiayaan daerah, pada APBDP tahun 2023 ini juga diproyeksikan mengalami kenaikan. Dari yang sebelumnya, Rp 132,2 miliar menjadi Rp 321,1 miliar.
“Hal itu berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.(kar)
