TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Suhadi, menanggapi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di wilayah Kepri belakangan ini. Hal ini perlu jadi perhatian serius dari Pemprov Kepri.
Menurut Suhadi, salah satu penyebab utama banyaknya PHK adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Akibatnya, perusahaan swasta terutama yang bergerak di sektor jasa seperti perhotelan, terpaksa mengurangi jumlah karyawan.
“Misalnya di hotel, kalau tamu sepi otomatis pendapatan turun. Sementara biaya operasional tetap tinggi, jadi manajemen hotel mau tak mau harus memangkas jumlah karyawan,” jelasnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa banyak pabrik di Kepri, terutama di Batam, yang tutup karena permintaan pasar menurun. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang menghambat aktivitas ekspor perusahaan-perusahaan di daerah tersebut.
“Perusahaan-perusahaan ekspor di Batam sangat terdampak karena mereka tidak bisa lagi menjual barang ke luar negeri dengan mudah,” ujarnya.
Suhadi juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kepri. Berdasarkan data, kata dia, tingkat pengangguran di provinsi ini mencapai lebih dari 6 persen.
“Angka 6 persen itu cukup tinggi. Kalau penduduk Kepri sekitar 2 juta orang, berarti ada sekitar 120 ribu yang menganggur. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, meskipun pemerintah daerah aktif menarik investor untuk membuka lapangan kerja baru, namun kondisi ekonomi yang belum stabil membuat investor asing masih ragu untuk menanamkan modal di Kepri.
“Tenaga kerja hanya dibutuhkan jika industrinya berjalan. Kalau industri hanya berjalan sedikit, tentunya lapangan kerja juga hanya sedikit yang disediakan. Pemerintah harus cari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Jhon Barus menyatakan, bahwa tingkat pengangguran di Kepri per Februari 2025 tercatat ada sekitar 6,8 persen.
“Untuk mengatasi pengangguran, perlu kerja sama semua pihak. Kami juga sedang menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengadakan job fair, agar lowongan pekerjaan dari perusahaan bisa lebih mudah diakses masyarakat,” pungkasnya. (dim)
