JAKARTA (HAKA) – Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, hubungan kerja antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga legislatif yang selama ini sudah terjalin cukup baik, diharapkan dapat terus terjaga.
Sehingga sambung politisi PDIP ini, lembaga DPR, DPD dan DPRD dapat memiliki panduan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Hal itu disampaikan Jumaga saat memberikan sambutan di hadapan gubernur dan Ketua DPRD se-Jawa dan Sumatera, di entry meeting bersama Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Auditorium BPK, Jakarta, Kamis, (9/2/2023).
“Hasil audit yang dilanjutkan dengan rekomendasi tidak hanya membuat kita transparan saja, namun juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan,” katanya.
Menurut Jumaga, hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, agar tidak lagi terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penggunaan dan pelaporan keuangan negara.
“Sehingga, segala program dan kegiatan dapat terlaksana dan terealisasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaannya,” tegasnya.
Jumaga dalam kesempatan itu pun mendorong Pemda seluruh Indonesia untuk lebih memberikan ruang dan peran ke BPK untuk masuk mengaudit laporan keuangannya.
“Agar nantinya pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud,” harapnya.(kar)
