TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Tanjungpinang Zulhidayat menyampaikan, kebijakan satu pedagang satu lapak di kawasan Akau Potong Lembu merupakan bagian dari berbenah.
Menurutnya, kebijakan itu merupakan upaya meningkatkan tata kelola dan menjaga kualitas Akau Potong Lembu sebagai salah satu ikon Kota Gurindam.
“Akau Potong Lembu ini juga merupakan aset kita. Tentu semua sepakat bahwa tempat itu harus dijaga dan dikelola dengan baik,” ujar Sekda kepada hariankepri.com kemarin.
Ia menyebutkan, kolaborasi antara Pemprov dan Pemko telah berhasil mempercantik fisik kawasan Akau Potong Lembu. “Ke depan, kita semua perlu berbenah untuk memastikan tata kelolanya semakin baik dan teratur,” ucapnya.
Mengenai praktik penyewaan lapak oleh pedagang, lanjut Sekda, pihaknya masih menerima informasi terkait hal tersebut. Misalnya, si A mendapatkan lapak, tetapi kemudian menyewakannya kepada pihak lain. Tentu saja, hal itu tidak diharapkan terjadi.
“Kita mencoba melakukan pembenahan terhadap tata kelola, karena itu adalah bagian dari tata kelola,” tambahnya.
Ia juga menambahkan pembenahan lain menyangkut transparansi harga. Wali Kota telah menginstruksikan agar setiap pedagang mencantumkan daftar harga secara jelas dan terukur.
“Contohnya, harga kopi satu cawan harus transparan, termasuk pajaknya. Jangan sampai yang biasanya Rp10 ribu tiba-tiba jadi Rp15 ribu. Itu tidak boleh terjadi karena dapat merusak citra pariwisata dan kota Tanjungpinang,” tukasnya. (sah)
