TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Provinsi Kepri mengesahkan APBD Perubahan tahun 2023 dalam rapat paripurna, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (19/9/2023).
Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono menyampaikan, APBDP Kepri tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,459 triliun.
Terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,120 triliun, yang naik sebesar Rp 100, 6 miliar atau 2,50 persen dari APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp 4,019 triliun.
“Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap asumsi capaian target pendapatan dari sektor PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan PAD yang sah,” jelasnya.
Sedangkan, dari sisi belanja, ditetapkan sebesar Rp4,459 triliun. Angka itu kata dia, naik sebesar Rp 307,7 miliar atau 7,41 persen dari APBD Murni sebesar Rp 4,152 triliun.
“Untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 207,1 miliar atau naik 156,66 persen dari APBD Murni sebesar Rp 132,2 miliar,” paparnya.
Politisi PKS itu menjelaskan, peningkatan pembiayaan daerah itu disebabkan penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK dan penyesuaian atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Gubernur Ansar dalam pidatonya menjelaskan, bahwa belanja APBDP tahun 2023 sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan sebesar 21,93 persen dan kesehatan 15,51 persen.
“Kemudian untuk belanja infrastruktur pelayanan publik 30,05 persen dari kewajiban dan fungsi pengawasan sebesar Rp 36,1 miliar dan pendidikan dan pelatihan ASN sebesar 0,40 dari total belanja APBDP,” ujarnya.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu menegaskan, APBDP Kepri tahun 2023 juga dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Gubernur Ansar juga berharap, sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemprov Kepri dapat terus terjalin dengan baik, dalam upaya mencapai target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.
“Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau” harapnya.(kar)
