TANJUNGPINANG (HAKA) – Polemik anggaran pokok pikiran (pokir) publikasi senilai Rp6 miliar yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri masih berlanjut hingga kini.
Kepala Diskominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan, bahwa seluruh kebijakan yang nanti akan dijalankan olehnya, merupakan arahan langsung dari Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), saya tegak lurus pada perintah dan kebijakan Bapak gubernur. Tidak ada yang kami jalankan di luar arahan pimpinan,” ujarnya saat ditemui hariankepri.com di Kantor DPRD Provinsi Kepri, kemarin.
Hendri memastikan, bahwa nantinya seluruh proses penganggaran publikasi akan mengikuti mekanisme yang berlaku. “Kami hanya menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Tugas kami melaksanakan, bukan menetapkan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad berencana untuk memangkas anggaran pokir publikasi yang nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar di Diskominfo Kepri itu.
“Kalau nilainya memang masih tinggi, kita pangkas nanti. Kita harus ikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja,” ungkapnya.
Selain itu, anggaran pokir publikasi tersebut juga direncanakan akan dialokasikan untuk kegiatan seperti sosialisasi dan promosi kegiatan pariwisata.
Ia menilai, kegiatan-kegiatan seperti itu dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya belum tahu penganggaran pokir publikasi ini sudah tepat sasaran ke media-media atau belum. Saya akan bahas dengan dinas terkait soal ini,” tutupnya. (dim)
