TANJUNGPINANG (HAKA) – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri akan membangun 58 Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2025, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 25 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung.
“Pembangunan ini juga sebagai langkah kita untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 ini,” ujarnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Lebih lanjut Andi mengutarakan, bahwa RKB yang akan dibangun ini, mayoritas untuk di Kota Batam, yang jumlah penduduknya cukup padat.
Untuk anggaran, sebanyak 8 RKB akan menggunakan dana dari APBD Kepri tahun 2025, sedangkan sisanya yakni 50 RKB lagi dari APBN berupa program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Pembangunannya akan dimulai secara bertahap, pastinya kita targetkan semua selesai sebelum PPDB 2025 dimulai, paling lama di Desember 2025,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia berharap, agar semua proses pembangunan RKB ini dapat berjalan dengan lancar, dan dapat digunakan sebaik-baiknya.
“Semoga pendidikan di Provinsi Kepri dapat terbantu dan meningkat dengan adanya RKB ini, kita ingin terus menunjang pendidikan di provinsi ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepri, menjadi konsen utamanya bersama Wagub Nyanyang Haris Pratamura.
Untuk merealisasikan hal itu, ia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru di Kepri.
“Karena peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru menjadi bagian dalam peningkatan mutu pendidikan yang bermuara kepada kualitas SDM generasi muda,” katanya.
Ansar menegaskan, ia akan berusaha agar kualitas dan kesejahteraan para guru di Kepri bisa terus meningkat. Berbagai upaya tentu akan dilakukan.
“Salah satunya dengan mendorong pengurangan beban APBD untuk belanja operasional ke belanja pendidikan,” tegasnya.
Dia melanjutkan, di periode pertama kepemimpinannya sebagai Gubernur Kepri, peningkatan sektor pendidikan telah menjadi program prioritas yang terus ia jalankan.
Ansar menuturkan, sejak tahun 2021, dirinya telah mengeluarkan kebijakan mengalokasikan 23 persen anggaran APBD untuk sektor pendidikan.
“Yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pendidikan itu 20 persen dari APBD. Alhamdulillah, kita sudah melampaui angka itu. (Anggaran) Pendidikan kita sudah mencapai 23 persen dari total anggaran,” paparnya.
Pengalokasian dana APBD untuk sektor pendidikan itu telah dijalankan melalui beberapa program pendidikan. Seperti, penambahan ruang kelas baru (RKB) di sejumlah SMA sederajat di Kepri, peningkatan insentif untuk guru honorer, bantuan transportasi laut dan darat untuk siswa tidak mampu, SPP gratis, hingga seragam gratis.
Menurutnya, program – program tersebut berdampak positif terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri.(adv)
