TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), berencana mengadopsi aplikasi Smart APBD seperti yang digunakan Pemprov Jakarta. Hal ini dikatakan Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurutnya, aplikasi berbasis website ini bertujuan untuk menyajikan data APBD secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui aplikasi ini, publik bisa dengan mudah memantau pengelolaan keuangan daerah berjalan, mulai dari anggaran masuk hingga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Hendri menegaskan, digitalisasi seperti ini memang menjadi arah kebijakan pemerintah saat ini. Namun, pelaksanaannya di Provinsi Kepri masih tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan anggaran daerah.
“Kita ingin seperti itu, tapi harus realistis. Saat ini SDM kita untuk mengelola aplikasi seperti itu masih terbatas,” katanya, kepada hariankepri.com, Kamis (24/7/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa pembangunan sistem digital tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Misalnya, ketika ada anggaran, tapi ternyata lebih dibutuhkan untuk membenahi layanan kesehatan seperti rumah sakit, maka hal itu harus jadi prioritas utama.
“Tenaga IT yang mumpuni itu juga gajinya cukup tinggi, sulit juga untuk mencari yang benar-benar bisa diandalkan. Mengingat kondisi keuangan seperti saat ini, kita harus manfaatkan anggaran yang ada dengan baik,” jelasnya.
Terkait transparansi APBD, Hendri menyebut, bahwa data keuangan daerah saat ini sudah cukup terbuka. Namun, penyajiannya belum sepenuhnya komprehensif sehingga masih menyulitkan masyarakat untuk memahaminya.
“Kalau ada yang ingin tahu lebih dalam soal APBD, silakan datang langsung ke kantor kami, atau lihat hasil audit dari BPK di akhir tahun. Tapi memang tidak semua data bisa dibuka, karena ada yang sifatnya dikecualikan,” tutupnya. (dim)
