TANJUNGPINANG (HAKA) – Hingga saat ini proses seleksi perekrutan calon Direktur Utama (Dirut), dan Dewan Pengawas (dari unsur pemerintah) PD BPR Bestari belum juga rampung.
Padahal, prosesnya sudah dilakukan sejak Juni 2019 lalu, namun hingga Maret 2020 atau selama 9 bulan belum juga tuntas.
Adapun nama calon yang mengikuti seleksi itu, yakni Machbub Junaidi dan Adviseri untuk calon Dirut PD BPR Bestari serta Muhammad Amin, untuk Calon Dewan Pengawas dari unsur pemerintah.
Kepala Bagian Perekonomian Setdako Tanjungpinang, Nopirman Syahputra mengatakan, alasan belum ditetapkan direksi dan ketua dewan pengawas itu, sebab rekomendasi dari Otaritas Jasa Keuangan (OJK) belum keluar.
“Kami hanya menunggu rekomendasi dari OJK, siapa yang akan dipilih dari salah satu dari 2 calon direksi tersebut, begitu juga untuk ketua dewan pengawas,” ungkapnya kemarin.
Meskipun begitu, ia menargetkan rekomendasi dari OJK itu akan terbit akhir Maret 2020 mendatang, sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Pertengahan Maret ini BPR Bestari ulang tahun. Saya harap selesai acara itu digesa untuk penetapannya. Apabila sudah keluar rekom dari OJK, nanti diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang saham, siapa yang direktur utama, direktur dan siapa ketua dewan pengawas,” tukasnya.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif menyayangkan keterlambatan penetapan direksi PD BPR Bestari tersebut.
“Prosesnya sudah cukup lama, dan terkesan sangat lambat. Saya minta Wali Kota menegur kabag ekonomi selaku panitia perekrutan,” ujarnya.
Arif juga mendesak Pemko Tanjungpinang agar mempercepat penetapan direksi tersebut.
“Kalau alasannya belum keluar rekom dari OJK, nanti kami akan ke OJK,” pungkasnya.(zul)
