TANJUNGPINANG (HAKA) – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dinilai banyak kejanggalan.
“Semua yang terperiksa dan dibawa ke Jakarta adalah pejabat dan pegawai pemprov, dan tak satupun ada pihak swasta,” ujar Wakil Ketua DPW NasDem Kepri, Pajrin Sihab kepada hariankepri.com, Kamis (11/7/2019).
Menurut Pajrin, selain tidak adanya pihak swasta dalam kejadian ini, kronologis penangkapan juga terbilang cukup aneh.
“Yang ada duluan di rumah dinas Kadis DKP, lalu Pak Nurdin pulang setelah kunjungan kerja. Tak lama di rumah, tiba-tiba OTT dan penggerebekan,” imbuhnya.
Ia mengatakan, seperti OTT yang lazim terjadi dan kerap dilakukan KPK, biasanya selalu ada pihak dari luar pemerintah yang bertransaksi, dan menyuap oknum-oknum pejabat.
“Nah Pak Gub bersama pejabat dan semua pegawai pemprov saat itu. Kok bisa jadi OTT. Siapa yang menyuap?,” ucap Pajrin setengah bertanya.
Sebagai sesama pengurus Partai NasDem Kepri, Pajrin yakin, Nurdin Basirun tidak melakukan hal-hal seperti yang berkembang dalam sehari terakhir ini.
“Saya dan teman-teman kader mendoakan, agar beliau diberi kekuatan dan dilindungi Allah SWT,” imbuhnya.
Terakhir, Pajrin meminta kepada seluruh kader NasDem di Kepri, merapatkan barisan dan lebih solid dalam menghadapi berbagai gelombang jelang pilkada serentak tahun 2020 mendatang.
“Kami NasDem lagi naik, seperti pohon yg tinggi, angin kencang pasti menerpa,” tukasnya. (fik)
