Pasar Murah Disperdagin Dikritik DPRD, Plt Kadis: Prioritas yang Paling Butuh

example banner

Plt Kadis Perdagin Samsudi saat menyerahkan paket

TANJUNGPINANG (HAKA) – Pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, mendapat kritikan dari DPRD Kota Tanjungpinang.

Syahrial anggota DPRD Tanjungpinang menegaskan bahwa tidak semua masyarakat yang dapat membeli sembako murah itu, namun hanya mereka yang mempunyai kupon.

Ia menilai bahwa mekanisme pendistribusian kupon pembelian, tidak transparan dan siapa yang berhak mendapat kupon tersebut.

“Saya banyak mendapat keluhan dari warga yang tidak memperoleh kupon pembelian sembako murah” ujarnya.

Menanggapi hal ini Pelaksana tugas (Plt) Disperdagin Kota Tanjungpinang, Samsudi menyampaikan, bahwa pasar murah ini tujuannya untuk stabilitasi harga.

“Kita berharap mudah-mudahan di pasar tidak ada kenaikan-kenaikan harga, sehingga seluruh masyarakat Tanjungpinang akan merasakan manfaatnya dengan stabilitas harga bahan pokok. Nah, sebetulnya itu sasaran kita, untuk intervensi pasar,” ucapnya.

Menurutnya, 6.000 paket sembako yang disediakan itu diprioritaskan kepada masayarakat yang sangat membutuhkan.

“Bicara membutuhkan, tentu lebih banyak yang membutuhkan, namun jumlah kita terbatas hanya 6.000 paket. Memang sedikit sulit terkait sembako ini, karena orang miskin saja belasan ribu di Tanjungpinang, sementara kita hanya menyediakan 6.000 paket,” paparnya.

Namun, kata Samsudi, yang jelas pihaknya sudah berusaha untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan yang ada.

“Bagi saya tak masalah ada kritikan dari dewan maupun dari pihak lain. Itu kita terima saja untuk evaluasi kita ke depan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa dari 6000 paket sembako itu, pihaknya langsung menyerahkan ke setiap kelurahan yang ada di Kota Tanjungpianng. Setelah dibagikan kepada kelurahan, lalu kelurahan membagikan ke RT untuk bisa dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.

Ia menambahkan, sembako yang dibagikan itu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan bukan yang tidak mampu.

“Kalau kategori keluarga yang tidak mampu, itu kan kerjaaan sosial, namun yang terpenting operasi pasar yang pada sifatnya kita intervensi terhadap harga barang, nanti dengan adanya ini akan timbul stabilitas harga,” tukasnya. (zul)

author

Author: 

Tinggalkan Balasan