Tanjungpinang

PDIP Kepri Kecam Pengibaran Bendera Terbalik
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

PDIP Kepri Kecam Pengibaran Bendera Terbalik

Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri Ir. Widiastadi Nugroho

TANJUNGPINANG (HAKA) – Kamis (8/2/2018) warganet dan masyarakat di Kepri, khususnya Bintan dan Tanjungpinang dihebohkan oleh insiden salah pasang Bendera Merah Putih.

Dari broascast foto yang beredar, terlihat Bendera Merah Putih yang terpasang dengan posisi warna putihnya di atas. Kesalahan pemasangan bendera ini diabadikan warga lewat kamera ponsel, dan tersebar di berbagai media sosial.

Foto Istimewa

Fatalnya lagi, bendera terbalik ini terpasang di instansi pemerintahan pusat di daerah, yaitu di Kantor Karantina Hewan Kementerian Kelautan Perikanan, Cabang Pelabuhan Sribayintan Kijang, Bintan.

Insiden ini pun menuai reaksi beragam, bahkan ada mengecam kejadian yang sepele tapi sangat fatal ini. Di antaranya datang dari politisi PDIP, Widiastadi Nugroho.

Wakil Ketua DPD PDIP Kepri ini mengecam kejadian pasang bendera terbalik ini. Baginya, bendera sebagai lambang negara tidak bisa salah sedikitpun dalam pengibarannya.

“Itu sangat fatal, dan kami minta supaya aparat berwajib menginvestigasi salah pasang bendera ini,” pinta pria yang akrab disapa Iik ini.

Ia menyangkan, kesalahan sangat fatal ini malah terjadi di kantor pemerintahan, yang sedianya memberikan contoh yang benar.

“Tak boleh main-main ataupun asal-asalan saat kibarkan bendera. Di institusi militer saja naik turun bendera pakai hormat,” tukasnya. (fik)

Tahun Ini DPRD Kepri Masukkan 12 Prolegda
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Tahun Ini DPRD Kepri Masukkan 12 Prolegda

Suasana pembahasan ranperda di DPRD Kepri

TANJUNGPINANG (HAKA) – Sepanjang tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri akan memasukkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kepri yang akan di bahas dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepri di tahun 2018 ini.

Dari ke 12 Ranperda tersebut, Ranperda tentang penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan perairan di Provinsi Kepri termasuk yang akan dibahas pada tahun ini.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepri Alex Guspeneldi, pembahasan ranperda itu sendiri sudah akan mulai dilakukan pada masa sidang pertama di bulan Januari hingga April tahun 2018 ini.

“Pada masa sidang pertama ada empat ranperda yang akan dibahas. Yakni Ranperda terkait Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepri, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIP)di Provinsi Kepri, Ranperda tentang Pengelolaan aset milik daerah , dan Ranperda tentang penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan perairan di Provinsi Kepri ,” ujarnya kemarin.

Lebih lanjut Politisi PAN ini menyampaikan, pada masa sidang kedua yakni pada Mei hingga Agustus 2018 terdapat 4 ranperda yang dibahas.

Keempat ranperda tersebut adalah Ranperda pertanggungjawaban LPP APBD Kepri tahun 2017, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2018, Ranperda bangunan gedung ciri khas Melayu dan ranperda tentang ketenagakerjaan.

Sedangkan, pada masa sidang terakhir, pada September hingga Desember giliran ranperda penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, Ranperda daerah zonasi dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), Ranperda APBD tahun 2019 dan ranperda tata cara pembentukan produk hukum di Provinsi Kepri yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Kepri.

“Keduabelas ranperda ini berasal dari beberapa ranperda yang belum dibahas pada Prolegda sebelumnya, dan Prolegda yang baru akan dibahas pada tahun ini,” tuturnya.(kar)

Beredar Surat, Sore Ini Gubernur Lantik Pejabat Kepri
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Beredar Surat, Sore Ini Gubernur Lantik Pejabat Kepri

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun petang ini, Kamis (8/2/2018) akan melantik pejabat fungsional dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Berdasarkan surat undangan yang beredar dan didapat redaksi hariankepri.com, pelantikkan itu sendiri akan dilakukan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak pada pukul 15.30 WIB.

Namun, pada surat undangan bernomor 005/076/SET yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah itu tidak disebutkan berapa dan siapa pejabat eselon III yang akan dilantik oleh Gubernur Kepri.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Provinsi Kepri Firdaus sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi terkait dengan pelantikkan tersebut.(kar)

Ada Lomba Foto Instagram Berhadiah Menarik, Mau Ikut? Ini Caranya
Berita Utama, Tanjungpinang

Ada Lomba Foto Instagram Berhadiah Menarik, Mau Ikut? Ini Caranya

Koordinator Bazar Kuliner Rumahan, Sapril Sembiring

TANJUNGPINANG (HAKA) – Asosiasi Kuliner Rumahan (AKUR) akan menyelenggarakan lomba Foto Instagram (IG), pada 10 Februari 2018 mendatang.

Koordinator Bazar Kuliner Rumahan, Sapril Sembiring mengatakan, lomba ini dibuka untuk umum dan dilaksanakan selama dua hari, yaitu dari tanggal 10 sampai 11 Februari 2018 dari pukul 09:00-21:00 WIB.

“Lokasinya di Bazar Kuliner Rumahan, tepatnya di Isana Delimart Jalan Wiratno,” sebut Sapril.

Ia mengatakan, tema lomba Foto ini yaitu Bazar Kuliner Rumahan “Sedapna”. Bagi peserta lomba nantinya, foto yang diambil bisa berupa kegiatan, situasi, atau benda yang berhubungan dengan tema yang diberikan dan menunjukan salah satu produk di Bazar Kuliner Rumahan.

Nanti, dari peserta yang ikut lomba, sambungnya, akan dipilih 6 foto yang paling menarik, sesuai tema dan berdasarkan penilaian juri, dan pemenangnya akan diumumkan di IG.

Sedangkan untuk hadiahnya, lanjut Sapril, berupa produk atau voucher menarik dari peserta Bazar Kuliner Rumahan.

“Untuk peserta atau pemenang lomba tidak dikenakan biaya. Dalam ketentuan lomba, fotonya harus dari hasil karya sendiri dan belum pernah menang dalam lomba sejenis,” terangnya.

Ia menambahkan, Bazar Kuliner Rumahan kali ini diikuti 35 pelaku usaha rumahan dengan lebih dari 125 produk kuliner.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan market place atau pasar bagi pelaku usaha rumahan, dan juga berupaya menggerakkan ekonomi melalui industri rumah tangga.

“Bazar ini yang ketiga kalinya setelah di laksanakan di Al Baik Supermarket, Laman Bunda Gedung Gonggong beberapa waktu lalu. Saya harap kegiatan ini bisa menjadi ajang kreativitas dan membantu mempromosikan produk industri rumahan melalui Media Sosial (Medsos),” tutupnya. (zul)

Syahrul Serahkan ke Masing-masing DPC Strategi Tambah Kursi
Berita Utama, Tanjungpinang

Syahrul Serahkan ke Masing-masing DPC Strategi Tambah Kursi

Ketua DPD Gerindra Kepri Syahrul bersama pengurus partai lainnya

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kepri, Syahrul meminta kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kepri, supaya dapat mengejar target kursi di DPRD masing-masing, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Di Kepri ada 7 kabupaten kota, target di Pileg 2019 nanti, seluruh daerah harus ada perwakilan (Gerindra, red) di DPRD,” katanya kemarin

Ia menegaskan, target Partai Gerindara harus merebut minimal 2 kursi di setiap kabupaten kota.

“Untuk sekarang ini yang belum dapat kursi yaitu di DPRD Kabupaten Lingga,” paparnya.

Untuk strategi kusus mendapatkan kursi, sambung Syahrul, tentunya diserahkan kepada masing masing DPC.

Oleh karena itu, menjelang masuknya tahun Pileg, dirinya mengharapkan kepada masing masing DPC agar bisa mulai bergerak, melebarkan sayap, merangkul agar Partai Gerindra ini semakin dikenal oleh masyarakat.

“Sehingga kalau masyarakat sudah kenal dan sudah cinta kepada partai ini, otomatis kursi akan bertambah. Baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi,” tukasnya. (zul)

Kemenpan Masih Bahas Jadwal Pembukaan CPNS Daerah
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Kemenpan Masih Bahas Jadwal Pembukaan CPNS Daerah

Kepala Biro Humas KemenPAN RB RI, Herman

TANJUNGPINANG (HAKA) – Tahun ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka pendaftaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pemerintah daerah.

Sejak informasi dibukanya pendaftaran CPNS itu mencuat dipublik. Banyak simpang siur kabar yang beredar jika pendaftaran CPNS tersebut akan mulai dibuka pada Maret 2018 ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Herman Suryatman saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, membantah informasi itu. Menurutnya, saat ini jadwal untuk pembukaan pendaftaran CPNS daerah masih dalam pembahasan. Sehingga belum bisa dipastikan kapan akan mulai dilakukan pembukaan.

“Masih dalam pembahasan. Tunggu saja,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Rabu (7/2/2018).

Dalam kesempatan itu, Herman juga menyarankan masyarakat untuk bisa mengikuti update perkembangan pembukaan CPNS di laman resmi Kemenpan RB di www.menpan.go.id.

“Silahkan update di menpan.go.id,” sebutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada pembukaan CPNS tahun 2018 ini Pemprov Kepri telah mengirimkan sebanyak 400 kuota ke Kemenpan RB.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah, Pemprov Kepri menyampaikan, 400 kuota tersebut terdiri dari tiga formasi. Dengan guru sebanyak 193 kuota, tenaga kesehatan sebanyak 98 kuota, dan tenaga administrasi khusus sebanyak 109 kuota.(kar).

Pak Sekda Kesal, Pegawai Datang Hanya untuk Fingerprint
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Pak Sekda Kesal, Pegawai Datang Hanya untuk Fingerprint

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah

TANJUNGPINANG (HAKA) – Tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) nampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak pegawai Pemprov Kepri yang datang ke hanya untuk melakukan absen fingerprint kemudian pergi meninggalkan kantor.

Kondisi ini membuat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah cukup kesal. Secara tegas Arif menyampaikan, ia sendiri yang nantinya akan menindak langsung para pegawai yang kedapatan datang hanya saat melakukan fingerprint saat pagi dan sore.

“Displin bukan hanya terpaku untuk melakukan rekam kehadiran (fingerprint) kemudian pulang, namun juga memberikan kontribusi dalam bekerja,” tegasnya kemarin.

Arif juga meminta, ke depan seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tidak lagi menerapkan budaya tersebut. Pegawai Pemprov kata dia harus lebih disiplin dalam bekerja.

“Untuk itu saya ingin kepala-kepala OPD lebih tegas dalam menghimbau seluruh pegawainya,” sebutnya.(kar)

Pemprov Audit Seluruh Proyek yang Jadi Temuan DPRD
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Pemprov Audit Seluruh Proyek yang Jadi Temuan DPRD

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat mengecek proyek di Dompak

TANJUNGPINANG (HAKA) – Terkait temuan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terhadap beberapa proyek fisik yang tidak rampung pada APBD 2017. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah menyebut, Pemprov Kepri saat ini sedang melakukan audit konstruksi sesuai temuan dari DPRD Provinsi Kepri.

“Sedang dilakukan audit konstruksi progres pekerjaannya, supaya kalau dilanjutkan jelas berapa yang sudah dikerjakan dan kalau mau bayar jugakan perlu diaudit Inspektorat dan BPKP dan saya sudah mengarahkan Inspektorat,” ujarnya.

Arif juga menambahkan, memang ada berapa proyek yang secara fisik terlihat belum sepenuhnya rampung, namun kata dia sejatinya hal itu bukan tidak selesai melainkan pekerjaan disambung kembali pada 2018 karena menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Jadi bukan tidak selesai tetapi karena batas pekerjaannya hanya sampai di situ dan akan kembali dilanjutkan pada APBD 2018,” jelasnya.

Secara umum, kata dia untuk progres pekerjaan fisik APBD tahun 2017 lalu mencapai 96 persen. Atas capaian itu Provinsi Kepri pun menduduki peringkat enam se-Indonesia dalam capaian progres kegiatan fisik dalam APBD tahun 2017.

“Alhamdulillah, saat ini kita menduduki urutan ke 6 se Indonesia dalam capaian progres  pembangunan fisik,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengaudit seluruh pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kepri.

Hal ini dikarenakan ada beberapa proyek fisik pada APBD 2017 yang tidak selesai tepat waktu.

Proyek tersebut berada di Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, dan Batam.

“Di Karimun, proyek yang tidak selesai itu yakni peningkatan Jalan Parit Tagak, pembangunan Jembatan Pulau Parit, pembangunan Jalan Batu Putih dan Jalan Dabit Batu 9,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Sedangkan di Tanjungpinang diantaranya adalah pembangunan Gedung Wanita, Masjid Raya Dompak dan pekerjaan jalan lainnya di Kota Batam juga tidak siap hingga akhir tahun 2017 lalu.(kar)

Rahma Tak Mundur-mundur dari DPRD, PDIP Bilang Begini
Berita Utama, Tanjungpinang

Rahma Tak Mundur-mundur dari DPRD, PDIP Bilang Begini

Agus Djurianto

TANJUNGPINANG (HAKA) – Posisi Bakal Calon (Balon) Wakil Wali Kota (Wawako) Rahma, yang masih berstatus Anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PDIP, membuat banyak kader partai berlambang moncong putih itu keberatan.

Mereka meminta, agar Rahma segera diproses dari keanggotannya sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang Fraksi PDIP. Sebab, hingga saat ini secara legalitas formal Fraksi PDIP DPRD Tanjungpinang berjumlah 6 orang, salah satunya adalah Rahma.

“Iya sudah tentu kami dirugikan. Harusnya kami 6 orang di fraksi tapi sekarang tinggal 5. Kan beliau sudah partai lain, walaupun di dewan tercatat anggota Fraksi PDIP,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto.

Anggota DPRD Tanjungpinang ini memastikan, bahwa proses Pergantian Antar Waktub (PAW) untuk Rahma sedang berjalan.

“Sedianya beliau mundur diri sejak mendaftar, supaya proses PAW bisa dipercepat. Maksudnya mundur bukan dari partai saja, tapi langsung ajukan ke dewan juga,” tuturnya.

Agus menambahkan, proses PAW ini tengah berjalan yang sudah dimulai dari PAC Tanjungpinang Timur, lalu ke DPC, DPD dan hingga DPP PDIP.

“Nanti pusat yang mutuskan. Ini ada prosesnya. Makanya saya bilang kalau beliau mundur dari dulu, gak selama ini prosesnya,” tegasnya.

Rahma sendiri ketika diwawancara hariankepri.com menyatakan, bahwa ia baru akan mundur pada 12 Februari 2018 mendatang, yang bertepatan dengan tahapan pilkada, berupa penetapan balon ke calon oleh KPU Tanjungpinang.

“Sesuai dengan ketentuanya, saya akan menyelesaikan semua kewajiban saya pada penetapan calon nanti, yaitu mundur dari anggota DPRD,” katanya belum lama ini.

Ia yakin, tidak akan memakan waktu lama untuk mundur dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

“Insya Allah setelah tanggal 12 itu langsung saya selesaikan semuanya, apabila penetapan calonnya pagi, maka sorenya saya akan mengurus untuk mundur,” pungkasnya. (fik/zul)

BPS Dorong Pariwisata, Tapi Jangan Jadi Kekuatan Ekonomi Batam
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

BPS Dorong Pariwisata, Tapi Jangan Jadi Kekuatan Ekonomi Batam

Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar

TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2017 secara kumulatif hanya tumbuh sebesar 2,01 persen.

Angka tersebut jauh menurun bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,03 persen.

“Boleh dikatakan ekonomi Kepri tahun kemarin hancur lebur,” ujar Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar usai menggelar press release di Kantor BPS Provinsi Kepri, Senin (5/2/2018).

Untuk menyikapi hal tersebut, BPS Kepri menyarankan agar ke depan, Pemprov Kepri bisa lebih menggenjot sektor pengolahan perikanan.

Mengingat saat ini, sektor tersebut belum memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi Kepri. Padahal, potensi perikanan di Kepri boleh dikatakan sangat besar.

Selain itu, ia menambahkan harus ada peningkatan jumlah wisman, tapi dengan target yang jelas.

“Jangan kita menetapkan target agregat target Wisman Kepri 2017, di angka 2,6 juta pengunjung, tetapi harus lebih spesifik kepada negara pasar Wisman Kepri, yaitu Singapura yang misalnya ditetapkan sekian pengunjung, Malaysia sekian pengunjung,” paparnya.

Pasunan menegaskan, pihaknya kurang setuju kalau sektor pariwisata dijadikan sebagai kekuatan ekonomi Batam. Biarlah potensi Pariwisata itu diberikan ke Bintan, Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna.

“Kalaupun Batam juga ingin digerakkan sektor pariwisata, galakkanlah sektor Jasa penunjang Pariwisata, seperti transportasi (udara dan laut), akomodasi dengan discount weekend rate, kuliner, shopping, dan lainnya,” sarannya.

Sementara itu lanjut Pasunan, untuk triwulan IV tahun 2017 ini pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh sebesar 2,57 persen. Angka ini meningkat sebanyak 1,37 persen bila dibandingkan pada triwulan III di tahun 2017.

“Pertumbuhan ini didorong dari industri pengolahan yang memberikan andil 1,48 persen. Kemudian dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil terbesar yakni 2,48 persen,” jelasnya.

Sedangkan struktur ekonomi Kepri di triwulan IV tahun 2017 masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 36,13 persen, konstruksi 17,76 persen dan
pertambangan penggalian 15,21 persen.

Adapun untuk andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,47 persen, kemudian diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,30 persen; dan Konstruksi sebesar 0,16 persen. (kar)