Tanjungpinang

Sambil Sandaran di Tiang, Rektor UMRAH Dengerin Demo
Berita Utama, Tanjungpinang

Sambil Sandaran di Tiang, Rektor UMRAH Dengerin Demo

Rektor UMRAH Prof Syafsir Akhlus yang mendengarkan aspirasi mahasiswanya sambil senderan ditiang

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ratusan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Rektorat UMRAH, Pulau Dompak, Senin (12/2/2018).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut rektor UMRAH Prof Syafsir Akhlus meminta maaf kepada masyarakat Provinsi Kepri atas kasus korupsi yang menimpa UMRAH.

Menariknya, dalam demo ini rupanya posisi sang profesor tidak jauh dari para pendemo. Mantan Atase Pendidikan di KBRI Perancis ini terlihat memperhatikan aksi anak didiknya, sambil sandaran di salah satu tiang gedung kampus.

“Kami minta rektor meminta maaf kepada masyarakat Kepulauan Riau dan itu harus dipublis di media massa,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Kardinu Fernandes salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar proses hukum terkait korupsi UMRAH yang kini sedang berjalan dapat diusut dengan tuntas.

“Kita minta pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas persoalan korupsi yang kini masih berjalan di pengadilan,” sebutnya lagi.

Persoalan minimnya sarana dan prasarana penunjang perkuliahan di UMRAH juga menjadi hal lain yang menjadi tuntutan mahasiswa. Yang mana menurut mahasiswa, UMRAH kerap mendapatkan dana dari APBN namun, kenyataannya fasilitas di UMRAH masih jauh dari kata layak.

“Kami harap menristekdikti akan turun dan mengusut tuntas masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, sepanjang aksi berlangsung Rektor UMRAH Prof Syafsir Akhlus belum mengeluarkan statement apapun. Terpantau, Akhlus hanya melihat aksi demo tersebut.

Dalam aksi ini, sempat terjadi aksi saling dorong. Mahasiswa yang awalnya berdiri, di teras rektorat secara perlahan merangsek maju menuju pintu masuk rektorat. (kar)

Satu Bakal Calon Wali Kota Gugur
Berita Utama, Tanjungpinang

Satu Bakal Calon Wali Kota Gugur

Para paslon saat mendengarkan penetapan keputusan oleh KPU Tanjungpinang

TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menetapkan dua Bakal Calon (Balon), menjadi Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah Kota Tanjungpinang 2018, Senin (12/2/2018) di KPU Kota Tanjungpinang.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria menyampaikan, dua Paslon yang ditetapkan ini sudah memenuhi persyaratan.

Dua paslon tersebut yakni, Syahrul-Rahma yang diusung dari partai Golkar dan Gerindra, dan Lis Darmansyah-Maya yang didukung oleh PDI-P, PAN, Demokrat, PKPI, PPP dan Hanura.

Sementara untuk Balon Edi Syafrani-Edi Susanto tidak bisa ditetapkan sebagai Calon, karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa melengkapinya.

“Yang harus dilengkapi oleh Balon tersebut sebanyak 14.800 KTP, dan itu sampai dengan masa perbaikan 8-20 Januari, yang bersangkutan tidak bisa melengkapi kekurangan tersebut.
Kemudian juga tidak bisa melengkapi syarat calon yaitu surat bebas vailid dari pengadilan niaga, Medan, sehingga kami tidak bisa mentepakan beliau untuk diloloskan,” paparnya, usai rapat pleno penetapan calon.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah yang juga hadir di rapat pleno penetapan oaslon tersebut menyampaikan, bahwa untuk Calon wali dan wakil wali kota, baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan sebagai calon, diharapkan agar bisa menerima keputusan tersebut.

“Keputusan ini, tentunya aturan yang sudah ada di KPU, kami harap yang tidak lolos bisa berjiwa besar,” imbuhnya. (zul)

Kata Jamhur Tak Lama Lagi Bakal Kelola Labuh Jangkar
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Kata Jamhur Tak Lama Lagi Bakal Kelola Labuh Jangkar

Kadishub Kepri Jamhur Ismail

TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jamhur Ismail merasa optimis, dalam waktu dekat retribusi pengelolaan labuh jangkar sudah akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepri, dan akan menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.

Menurutnya, saat ini Pemprov Kepri dan pemerintah pusat terus menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), tentang Kewenangan di Laut dan Provinsi Berciri Kepulauan untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya optimis Maret RPP itu sudah akan disahkan menjadi PP. Sekarang pembahasan itu terus kita kawal,” ujarnya, Senin (12/2/2018).

RPP itu kata dia, merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27,28, dan 29. Yang mana, dalam salah satu pasal di uu itu disebutkan daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.

“Karena itulah kita yakin, kalau kita punya hak disitu. Dan ini akan terus kita kawal,” sebutnya.(kar)

PLN Buka Rahasia, Wajib Migrasi Meteran Hanya Jurus Rayon
Berita Utama, Tanjungpinang

PLN Buka Rahasia, Wajib Migrasi Meteran Hanya Jurus Rayon

Manager PLN Rayon Tanjungpinang, Zulhardi

TANJUNGPINANG (HAKA) – Manager PLN Rayon Kota Tanjungpinang, Zulhardi menyampaikan, bahwa pemasangan pelanggan migrasi prabayar (token), dari pelanggan pasca bayar (perbulan) sebenarnya itu tidak wajib.

Memang, kata dia, ada PLN rayon yang mengatakan itu wajib. Alasan mengatakan wajib Itu sebenarnya, akibat beban kerja bagi managemen kecil kecilan, seperti managemen rayon. Karena di 2018 ini,rayon itu ditargetkan harus prabayar semua, sehingga ada yang mengeluarkan bahasa seperti itu (wajib)

“Yang bilang wajib itu ada, seperti Pak Amrizal dari Rayon Duri saya juga baca beritanya bahwa pelanggan wajib ganti prabayar, karena dia mikir supaya tidak ada lagi tunggakan terhadap pelanggan, dan itu salah satu jurus rayon agar pelanggan bisa pindah ke prabayar dan tidak ada tunggakan lagi,” katanya, Jumat (9/2/2018) saat di jumpai diruang kerjanya.

Zulhardi juga mengaku, bahwa dirinya juga pernah mengatakan wajib terkait migrasi prabayar ini ke salah satu media, akan tetapi pernyataan itu dilontarkan lebih kepada pelanggan yang menunggak pembayaran.

Menurutnya, apabila pelanggan masih menggunakan pascabayar, maka dari tanggal 21-30 itu (setiap bulan), PLN sibuk menagih bahkan semuanya turun ke lapangan, sehingga PLN tidak fokus membenahi pengembangan, pelayanan listrik Tanjungpinang ini.

Dan ia juga menegaskan, tidak ada pengejaran target penjualan meteran dalam program ini.

“Sebetulnya, tujuan mengganti prabayar ini hanya mengarahkan supaya tidak ada lagi tunggakan. Karena tak mungkin PLN setiap bulan membahas tunggakan terus,” terangnya.

Ia menambahkan, meteran prabayar ini merupakan titik transaksi supaya antara PLN dengan pelangan tidak ada dusta.

“Selain itu, migrasi prabayar ini juga lebih banyak keunggulanya, walaupun bahasa kasarnya PLN terhitung rugi,” paparnya.

Selama ini apabila pelanggan menggunakan pascabayar, maka PLN mendapatkan biaya beban yang wajib dibayar (pakai tak pakai pelanggan bayar setiap bulan).

“Contoh, kalau dayanya 1.300 maka biaya bebannya Rp 86 ribu per bulan, kalau migrasi prabayar tidak ada biaya bebanya,” jelasnya.

Ia juga menerangkan, kenapa setiap pelanggan membeli pulsa token, misalnya Rp 100 ribu tetapi masuknya sekitar 60,2 kwh.

Sebab, dari pembelian token Rp 100 ribu itu dipotong Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 7 persen dan dibagi dengan harga satuan kwh. (zul)

Barisan Muda Kosgoro Ikut Tolak Migrasi Meteran
Berita Utama, Tanjungpinang

Barisan Muda Kosgoro Ikut Tolak Migrasi Meteran

Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 Kepri Jufri Helmi

TANJUNGPINANG (HAKA) – Program PLN Tanjungpinang untuk mengganti meteran listrik dari pascabayar menjadi prabayar, menuai penolakan dari masyarakat.

Ditambah lagi, kebijakan PLN Tanjungpinang ini tidak seirama dengan kebijakan PLN Kawil Riau-Kepri yang telah menyatakan, bahwa penggantian meteran sifatnya pilihan, bukan wajib.

“Kami juga tidak setuju ada penggantian meteran yang kesannya pemaksaan ini,” ungkap Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 Kepri Jufri Helmi kepada hariankepri.com.

Ia menyebutkan, masih banyak ditemui di lapangan kerusakan meteran atau yang cacat produk, dan tragisnya lagi kerusakan meteran prabayar menjadi tanggungan konsumen.

“Ada yang pulsanya tidak diakumulasi ketika kita lakukan isi ulang, ada juga temuan kami meteran yang tidak berfungsi alias pulsa tak habis-habis, tiba-tiba PLN curigai konsumen yang salah, dikenai sanksi pula,” paparnya.

Ia sependapat dengan anggota DPRD Kepri Rudi Chua yang menyatakan, bahwa penggunaan meteran token adalah pilihan, dan bukan wajib migrasi dari pascabayar.

“Siapkan juga aturan teknis soal 2 bulan menunggak langsung diganti token. Tidak bisa semena-mena, harus buat perjanjian antara dua pihak,” pintanya.

Menanggapi hal ini, Manager PLN Rayon Kota Tanjungpinang, Zulhardi hanya menyampaikan, bahwa pemasangan pelanggan migrasi prabayar (token) dari pelanggan pascabayar (perbulan) sebenarnya itu tidak wajib. (fik/zul)

Karo Pengadaan Misbardi Klaim Jumlah Lelang Sudah Lumayan
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Karo Pengadaan Misbardi Klaim Jumlah Lelang Sudah Lumayan

Kantor ULP provinsi di Jl. RH Fisabilillah Batu 8 atas

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ada 246 paket kegiatan dengan nilai Rp 514 miliar yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemprov Kepri.

Namun dari jumlah itu, baru 64 kegiatan dalam APBD Kepri tahun 2018 ini yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan yang bisa dilelang baru 37 paket yang ditayangkan melalui Layanan Umum Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Sedangkan sisanya, masih harus menunggu kelengkapan dokumen.

Terkait dengan kondisi itu, Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misbardi, berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan, dan belum menyerahkan dokumen ke ULP dapat menggesa proses kelengkapan dokumen, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses lelang.

“Tapi, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah lumayan ada peningkatan. Namun, kita berharap rekan-rekan OPD dapat menyegerakan proses ini,” ujarnya di Pulau Dompak, kemarin.

Dia memaparkan, sepanjang Januari kemarin sudah 14 paket kegiatan yang telah siap lelang dan ditetapkan pemenangnya. Dari 14 paket tersebut, empat diantaranya sudah masuk dalam proses penandatanganan kontrak.

“Keempat yang tanda tangan kontrak itu merupakan kegiatan rutin,” sebutnya.

Keempat paket yang telah menandatangi kontrak tersebut yakni, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), makan dan minum, jasa cleaning servis di Biro Umum serta RSUP Provinsi. Sedangkan, untuk 10 paket kegiatan yang tinggal menunggu proses penandatangan kontrak berupa proyek fisik dan konsultan. Yakni, penataan jalan Pulau Dompak, Coastal Area Karimun, dan Pelabuhan Tanjung Uban.

“Kalau untuk total anggaran dari 14 paket yang siap itu saya lupa nominalnya,” tuturnya.(kar)

Siap-siap Mutasi Kadis, Gubernur Jamin Tak Ada Titipan
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

Siap-siap Mutasi Kadis, Gubernur Jamin Tak Ada Titipan

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menjamin dalam proses rotasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, seluruh prosesnya akan berjalan secara profesional.

Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu juga menegaskan, dalam melakukan rotasi nanti, ia akan melihat berdasarkan kompetensi dan kemampuan pejabat.

“Itu (rotasi) nanti kita terbuka, kita tidak mau ada pesanan. Saya tidak mau itu,” tegasnya, yang ditemui usai melantik 131 pejabat eselon III Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kamis (8/2/2018) kemarin.

Terkait dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang nanti akan dirotasi, dia menyampaikan, hal itu akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

“Sesuai dengan kebutuhan, kita tengok nanti yang mana kepala dinas ada kompetensi ya kita anulah, kita berikan penilaian. Itu kita lakukan terbuka,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Kepri telah mengirimkan surat permohonan untuk melakukan job fit bagi seluruh OPD di Pemprov Kepri ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah menyampaikan, proses rotasi akan berbarengan dengan pengisian beberapa jabatan OPD yang kosong.

“Itu (surat permohonan) sudah kita kirim ke KASN tadi. Jika sudah dapat rekom dinas mana yang akan dilakukan job fit, baru kita isi dinas yang kosong,” ujar Arif, Senin (5/2/2018) kemarin.(kar)

Berkat Curhat di Medsos, Miftahul Ulum Dapat Bantuan dari IWAPI
Tanjungpinang

Berkat Curhat di Medsos, Miftahul Ulum Dapat Bantuan dari IWAPI

IWAPI Kepri menyerahkan bantuan ke Panti Asuhan Miftahul Ulum

TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Kepri, Mimi Beti didampingi oleh Sekretaris IWAPI Provinsi Kepri, Yulharmidarti, menyerahkan bantuan beras kepada Panti Asuhan Miftahul Ulum, Kamis (8/2/2018).

Mimi Beti menyampaikan, bantuan yang diberikan ini, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 43 (IWAPI).

“Kebetulan, kita mendapatkan kabar dari bahwa panti ini mengalami kekurangan beras, jadi sempena HUT IWAPI ini kita memberikan bantuan ini,” katanya, usai memberikan bantuan beras di Panti Asuhan Miftahul Ulum.

Menurutnya, ini bukan pencitraan, melainkan hanya bersifat membantu. Karena anak yatim piatu merupakan tangungjawab bersama.

Mimi Beti yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjunpinang ini, mengimbau dan mengajak kepada rekan-rekannya yang pengusaha, agar panti ini mempunyai donatur tetap, sehingga panti ini mempunyai stok kebutuhan yang cukup untuk ke depanya.

“Saya juga meminta kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Sosial agar bisa memperhatikan panti tersebut. Karena panti ini hanya mempunyai 5 donatur tetap,” pintanya.

Di tempat yang sama, Pimpinan Panti Asuhan Miftahul Ulum, Dariani mengucapkan terimakasih karena sudah diberikan bantuan berupa beras.

Sebetulnya, kata dia, postingan yang sudah beredar ke medsos tersebut hanya bersifat curahan hati (curhat) ke salah satu donaturnya.

“Kami hanya memberitahu kepada salah satu donatur bahwa beras kami sudah mau habis, rupanya informasi itu beredar luas sehingga heboh se Tanjungpinang,” terangnya.

Padahal, sambungnya, panti ini masih ada beras sebanyak 10 kampit, yang bisa bertahan selama 10 hari untuk 50 anak yang ada dipanti ini.

Menurutnya, tanpa donatur, panti ini kesulitan untuk membiayai operasional, atau kebutuhan pokok sehari-hari.

“Memang, dari Kemensos Pusat kami mendapat bantuan sebesar Rp 35 juta pertahun untuk 35 anak, sementara 15 anak lagi tidak dapat, karena sudah SMA, di Kemensos, aturanya SMA tidak dapat bantuan lagi,” pungkasnya.(zul)

Pergantian Meteran ke Prabayar Tak Wajib
Berita Utama, Tanjungpinang

Pergantian Meteran ke Prabayar Tak Wajib

Foto Ilustrasi

TANJUNGPINANG (HAKA) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Tanjungpinang, menargetkan migrasi pelanggan pasca bayar (perbulan), menjadi pelanggan pra bayar dapat terealisasi 100 persen sepanjang 2018.

Program ini dimulai dari tanggal 2 Januari 2018 lalu, yang dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun. Hal ini disampaikan oleh Manager Rayon Bintan Center (Bincen), Rieska Faniza, di beberapa waktu lalu.

“Program itu, diinstruksikan dari PLN area Tanjungpinang kepada seluruh manager rayon, untuk segera melakukan program migrasi tersebut,” bebernya.

Pada waktu itu, Rieska juga mengatakan, bahwa program itu sesuai keputusan PLN Pekanbaru (Wilayah Riau Kepri) bahwa PLN Area Tanjungpinang, harus segera menyosialisasikan program 100 persen token di tahun 2018 ini.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudi Chua menyampaikan, bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi ke PLN Wilayah Riau Kepri.

Dalam konfirmasi itu, dirinya mendapat klarifikasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan PLN area Tanjungpinang.

“Menurut Manager SDM dan umum PLN Rikep bapak Dwi Surya Abdullah kepada saya, bahwa tidak benar penggantian meteran reguler ke token (pra bayar) diwajibkan kepada seluruh pelanggan, melainkan hanya kepada yang bersedia secara sukarela dan kepada pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran lebih dari 2 bulan,” katanya, Kamis (8/2/2018).

Oleh karena itu, Rudi meminta agar PLN area Tanjungpinang tidak melakukan penggantian meteran secara paksa (wajib), tetapi hanya kepada pelanggan sesuai kriteria yang sudah dijelaskan.

Menurutnya, apabila PLN Tanjungpinang menggantikan secara paksa atau secara sepihak, maka PLN juga sudah bisa dikatakan melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (persero).

“Dalam pasal 9 ayat 2 yang menyatakan dalam penyambungan tenaga listrik, konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya dapat memilih sambungan listrik berdasarkan tarif tenaga listrik reguler atau tarif tenaga listrik prabayar,” jelasnya.

Rudi juga menghimbau, apabila masyarakat memang menginginkan penggantian ke prabayar secara sukarela, bisa memanfaatkan kesempatan ini karena tidak dipungut bayaran untuk penggantian tersebut. (zul)

131 Pejabat Eselon III Dilantik, yang II dan IV Kata Gub Begini
Berita Utama, Kepri, Tanjungpinang

131 Pejabat Eselon III Dilantik, yang II dan IV Kata Gub Begini

Proses pelantikan 131 Pejabat Eselon III Pemprov Kepri oleh Gubernur Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, melantik 131 pejabat fungsional dan administrator di lingkungan Pemerihan Provinsi Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kamis (8/2/2018) petang.

Ke 131 pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 59 jabatan fungsional, dan 72 jabatan administrator. Usai mengambil sumpah dan melantik para pejabat tersebut, Gubernur menekankan agar seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Syukuri jabatan yang diterima saat ini. Karena apapun jabatan dan posisi, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT,” pesannya.

Nurdin juga berharap, para pejabat yang baru tersebut, memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama memajukan Provinsi Kepulauan Riau.

“Mari kita sama-sama mendayung Provinsi Kepri ini agar lebih maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga menegaskan pelantikkan kali ini juga sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan.

“Percalah ini bukan karena rekayasa tapi karena Allah SWT,” sebutnya.

Dalam pelantikkan itu ada beberapa pejabat eselon III yang berganti posisi. Di antaranya mantan Kepala Bidang (Kabid) Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Provinsi Kepri Said Haris, kini menjadi Kabid Perlindungan Masyarakat.

Kemudian ada juga mantan Kabag Protokol Junaidi yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri.

Seusai acara pelantikan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditanya soal kapan jadwal pelantikkan untuk pejabat eselon II dan IV di lingkungan Pemprov Kepri dilakukan. Nurdin menjawab akan dilakukan sesegera mungkin.

“Secepatnya kita lakukan, karena kita juga ingin kerja cepat,” sebutnya.(kar)