TANJUNGPINANG (HAKA) – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada semester 1 tahun 2017 yang tumbuh hanya 1,52%, membuat banyak kalangan pesimis jika target 5% yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan pada APBD 2017 sulit terealisasi.
Bahkan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyebutkan, kondisi perekonomian Provinsi Kepri saat ini sudah sampai dalam kondisi kritis. Padahal kata dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Kepri selalu berada di angka pertumbuhan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini sudah jauh menurun. Bahkan lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Ini artinya sangat jauh menurun ini sudah sangat kritris,” ujarnya.
Pemprov Kepri lanjutnya, harus segera mengambil tindakan. Salah satu caranya dengan menempatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu menyelesaikan rarget dalam RPJMD.
“Selain itu perlu disadari juga kekosongan wagub sangat berdampak pada merosotnya kinerja Pemprov Kepri. Yang secara tidak langsung berdampak kepada penyerapan anggaran,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kepri yang mengalami perlambatan lebih disebabkan karena permasalahan ekonomi global.
Langkah strategis yang kini ditempuh Pemprov Kepri untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Kepri dengan melakukan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Provinsi Kepri.
“Kita juga terus mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi di sejumlah kabupaten dan pulau di Kepri, dengan KEK,” ujarnya.
Untuk realisasi target pertumbuhan ekonomi 5%. Nurdin menyebutkan, Pemprov Kepri masih terus mengupayakan agar target tersebut bisa terealisasi.
“Caranya akan terus kita dorong pelaksanaan kegiatan APBD di setiap masing-masing OPD,” sebutnya.
Selain itu, ia juga berharap pembahasan anggaran untuk APBD 2018 dan tahun-tahun selanjutnya dapat dilakukan setiap awal tahun.
“Sekarang ini kami terus membahas dan menelisik setiap kegiatan yang direncanakan OPD, memang betul-betul untuk perencanaan masyarakat. Kami harapkan dalam pembahasan APBD dapat dilakukan awal tahun,” ujarnya. (kar)
