DOMPAK (HAKA) – Gubernur H Nurdin Basirun, menegaskan bahwa pelayanan negatif kepada masyarakat sangat menghambat proses pembangunan. Pelayanan negatif berupa pungutan liar (pungli) harus dibasmi dari Bumi Kepri.
“Provinsi Kepri harus zero pungli,” kata Nurdin, saat menghadiri Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Saber Pungli se-Provinsi Kepulauan Riau, di aula Kantor Gubernur, Dompak, Jumat (7/4/2017).
Nurdin menambahkan, sebagai abdi negara, dalam melayani masyarakat tanamkan niat di dalam hati untuk tidak melakukan pungli. Sifat-sifat yang membuat, menghambat kegiatan yang menggerakkam ekonomi seperti pungli dibuang sejak dalam pikiran dan niat.
“Mari buat masyarakat merasakan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan,” kata Nurdin.
Nurdin berharap sosialisasi ini semakin membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Apalagi, Unit Saber Pungli seluruh Kepri langsung mendapat arahan dari Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, yang juga Ketua Pelaksanan Satgas Saber Pungli Pusat.
Dwi Prayitno hadir pada Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Saber Pungli Se-Provinsi Kepulauan Riau, untuk melihat sejauh mana kegiatan Tim Satgas Saber Pungli Kepri. Termasuk dalam melaksanakan tugasnya pada UPP (Unit Penindakan Pungli) kabupaten/kota.
Priyatno menegaskan jangan ada lagi pungli di daerah Kepri ini. Sebab, jika masih ada pemungutan liar ini akan berdampak kepada tidak percayanya masyarakat kepada pelayanan pemerintahan.
“Pungli harus dihentikan demi Indonesia yang bermartabat. Stop pungli kepada masyarakat,” tegas Priyatno. (red/humas pemprov)
