TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengakui adanya alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kepri, untuk kegiatan publikasi di Pemerintah Provinsi Kepri.
Ia mengklaim, pokir publikasi ini sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Publikasi dan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk membantu peningkatan PAD,” ujarnya, kepada hariankepri.com kemarin.
Nyanyang yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri ini menyarankan, agar anggota DPRD Provinsi Kepri juga menaruh dana pokir untuk kegiatan lainnya demi membantu proses pembangunan daerah.
“Kalau tidak ada sosialisasi, program pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ucapnya.
Namun apa yang diamini oleh Wagub Kepri ini, terkesan mengabaikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta pembatasan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, serta perjalanan dinas.
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah agar lebih fokus pada belanja produktif yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. (dim)
