KARIMUN (HAKA) – Wakil Bupati Karimun, Rocky Bawole, akan mengevaluasi sistem penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui BPR Tuah Karimun.
Langkah ini merespon keluhan, terkait antrean panjang para pegawai setiap kali jadwal pencairan gaji.
Rocky menegaskan, pemerintah tidak akan mempertahankan suatu sistem, jika terbukti gagal memberikan pelayanan baik bagi para pegawai.
“Kalau sistem rencana ini tidak berjalan baik, pasti tidak akan kita paksakan. Artinya tetap ada evaluasi,” ujar Rocky kepada hariankepri.com, kemarin.
Meski muncul desakan agar rekening gaji kembali ke sistem semula, Rocky menyatakan, pemerintah daerah saat ini masih optimis terhadap kinerja BPR.
Ia meyakini BPR mampu memenuhi harapan nasabah, dalam memberikan pelayanan prima bagi para ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Karimun dalam waktu dekat.
Menurutnya, penggunaan BPR sebagai penyalur gaji, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga operasional bank milik daerah tersebut.
“Inilah perlu semangat untuk irama yang sama, dalam membantu BPR agar tetap beroperasi,” jelasnya.
Menanggapi kondisi miris para pegawai yang harus antre berdesakan, Rocky mengatakan, bahwa sistem digital bakal rampung dan masuk ke tahap implementasi sepenuhnya.
“Insya Allah jika sistem digital selesai, suasana antrean seperti ini tidak terjadi lagi. Kita yakin pelayanan prima akan terpenuhi,” pungkasnya. (sih)
