TANJUNGPINANG (HAKA) – Seluruh pengerjaan proyek fisik di Dinas PUPR Kota Tanjungpinang hingga kini, belum berjalan.
​”Semua kegiatan di Dinas PU satu pun belum ada yang berjalan,” ujar Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Rusli, kemarin.
​Rusli mengaku hanya bisa pasrah dengan kondisi ini dan berharap roda pembangunan infrastruktur di daerah bisa segera bergerak kembali.
​”Mudah-mudahan akhir bulan ini nanti sudah mulai bisa berjalan,” sebutnya.
​Rusli membeberkan bahwa beban kewajiban utang tunda bayar menjadi akar masalah utama yang menghentikan seluruh proyek di Dinas PUPR.
​Ia menegaskan, keputusan memulai proyek baru sepenuhnya berada di luar kewenangan Dinas PUPR selaku instansi teknis pengelola kegiatan.
​”Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Solusinya ada pada kebijakan TAPD atau kebijakan kepala daerah,” jelas Rusli
​Menurut Rusli, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban sisa tunda bayar dari tahun-tahun sebelumnya.
​Pemerintah daerah baru bisa mencairkan dan menjalankan paket kegiatan baru, apabila sudah melunasi seluruh beban utang tunda bayar tersebut.
​”Kalau tunda bayar selesai, barulah kegiatan baru bisa jalan. Itu murni kebijakan TAPD nanti bagaimana teknisnya,” urai Rusli.
​Rusli memaparkan, nilai tunda bayar yang melekat khusus di internal Dinas PUPR Kota Tanjungpinang saat ini mencapai sekitar Rp10 Miliar.
​”Sejauh ini belum ada satu rupiah pun yang pemerintah bayar. Jadi bagaimana proyek mau jalan?,” ujarnya.
​Rusli mengakui, mandeknya aliran anggaran ini memukul banyak sektor pembangunan, terutama program strategis yang sangat warga kota nantikan.
​Ia menyebutkan, proyek pengendalian banjir di titik-titik rawan genangan menjadi jenis kegiatan yang menerima dampak paling fatal.
​Sebagai solusi jangka pendek, Dinas PUPR Tanjungpinang memohon bantuan dan melobi langsung ke kementerian terkait di tingkat pusat.
​”Tapi kementerian juga posisinya sedang kritis soal anggaran,” pungkas Rusli. (sih)
