PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau sepertinya perlu belajar satu mata pelajaran penting dari Pemerintah Kota Batam. Bagaimana menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bukan karena Pemprov Kepri tidak punya wilayah luas, sumber daya melimpah, kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, maupun aktivitas ekonomi. Semua modal itu tersedia. Tinggal kemauan menggali.
​Gengsi politik memang kerap menyelimuti gedung-gedung pemerintahan. Namun, angka statistik APBD tidak pernah mendengarkan gengsi, melainkan menyajikan fakta telanjang yang bikin geleng-geleng kepala.
​Pemprov Kepri mematok target PAD 2026 sebesar Rp1,844 triliun pada APBD murni. Angka ini hanya mampu menyumbang sekitar 55,6 persen, dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp3,395 triliun setelah Perubahan KUA-PPAS.
​Bandingkan angka itu dengan lompatan finansial Pemerintah Kota Batam pada tahun yang sama. Pemko Batam merancang target PAD APBD murni 2026 pada angka fantastis, yakni Rp2,58 triliun.
​Gedung Pemprov Kepri seharusnya bergetar saat Pemko Batam justru menaikkan lagi target PAD dalam RAPBD Perubahan 2026 menjadi Rp2,765 triliun.
Batam menambah pundi-pundi pendapatannya hingga Rp183,2 miliar hanya dalam kurun beberapa bulan. ​Pajak daerah Kota Batam saja sanggup menyumbang Rp2,250 triliun.
Sebuah angka yang langsung meruntuhkan total target PAD Pemprov Kepri secara keseluruhan. Belum lagi retribusi daerah Batam yang meraup Rp312,76 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp8,57 miliar.
​Fakta ini menegaskan bahwa Pemko Batam bekerja jauh lebih gesit, dalam menyisir potensi penerimaan daerah. Batam tidak sekadar memangku tangan menunggu dana transfer dari pusat.
​Sebaliknya, Pemprov Kepri terkesan berjalan di tempat dengan mesin penggali pendapatan yang menggebu-gebu di atas kertas saja.
Realisasi PAD Kepri hingga Agustus 2026 yang baru menyentuh 60,31 persen atau Rp1,112 triliun, memperlihatkan betapa lambatnya pergerakan birokrasi di tingkat provinsi.
​Persoalan besarnya terletak pada keberanian memasang target dan kemampuan menemukan sumber pendapatan baru. Kalau sumber PAD hanya berputar pada pos-pos lama, jangan heran kalau hasilnya juga begitu-begitu saja. Buktinya, sejak tahun 2024, PAD tidak pernah mencapai target 100 persen.
Batam memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih bisa menggali ruang pendapatan ketika aktivitas ekonomi tumbuh.
Pemprov Kepri tentu memiliki sumber ekonomi yang tidak kalah besar. Provinsi kepulauan ini mengelola kawasan pariwisata, pelabuhan, transportasi laut, jasa, industri, perizinan, aset daerah, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Pertanyaannya kemudian sederhana, sudahkah semua potensi itu pemerintah petakan dengan serius? Atau Pemprov Kepri masih nyaman menghitung PAD dari sumber yang itu-itu saja?
Sesekali, tidak ada salahnya Pemprov Kepri belajar dari Batam. Datang, duduk, buka data, lihat sektor pajaknya, pelajari sistem pendapatannya, lalu bawa pulang ilmunya.
Sebab kalau sebuah kota bisa menggali PAD lebih besar daripada provinsi, mungkin masalahnya bukan pada potensi daerah, melainkan pada cara menggali potensi itu. (taufik)
