TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekitar 40 orang perwakilan dari para Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Provinsi Kepri, mendatangi kantor Gubernur Provinsi Kepri, Jumat (23/5/2025).
Koordinator PTK Non ASN tersebut, Syafrizal menjelaskan, bahwa kedatangan mereka ke kantor gubernur ini, untuk meminta kejelasan terkait nasib mereka yang hingga saat ini masih belum jelas.
“Kami dari seluruh tenaga pendidik Non-ASN yang berjumlah 473 orang masih berstatus R3. Kami datang untuk menyampaikan beberapa aspirasi kami,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Jumat (23/5/2025).
Keluhan pertama, kata dia, yakni proses pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai prosesnya cukup lama, dan menyebabkan nasib mereka tidak jelas hingga saat ini.
“Kami juga mengeluhkan soal gaji yang kami terima. Ada sekitar 70 orang yang gajinya dipotong, padahal kami harusnya menerima gaji itu layaknya status PTK Non ASN,” terangnya.
Ia juga menegaskan, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah sepakat, untuk menuntaskan permasalahan ini.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kepri, Yeny Trisia Isabella mengutarakan, bahwa para tenaga pendidik yang datang untuk audiensi tersebut, meminta dilantik sebagai PPPK secara bersamaan dengan honorer yang telah lulus seleksi tahap I kemarin.
“Nama mereka ini sudah masuk di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, status R3 ini untuk tenaga pendidik paruh waktu yang masih menunggu optimalisasi,” sebutnya.
Yeny menegaskan, bahwa mereka masih harus menunggu seleksi PPPK tahap II selesai, untuk dilantik juga sebagai PPPK. “Jika proses seleksi ini telah selesai, kami berkomitmen untuk memenuhi keluhan para tenaga pendidik ini,” tutupnya. (dim)
