Oleh:
Naifah Dwi Mandasari
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMRAH
DI tengah napas ekonomi masyarakat yang kian tersengal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau justru memilih berdansa dengan utang.
Keputusan Gubernur Ansar Ahmad memoles wajah daerah dengan proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah menjadi ironi yang benderang.
Gubernur menyedot dana tersebut dari pinjaman Bank BJB sebagai pertaruhan nyawa fiskal yang kelewat nekat.
Publik mulanya berharap DPRD Kepri berdiri sebagai rem cakram dari kebijakan berisiko ini. Namun, harapan itu bertepuk sebelah tangan.
Parlemen justru menggelar karpet merah dan memberikan lampu hijau. Kritik ini tidak lahir dari rahim apatisme atau sentimen buta anti-pembangunan.
Pembangunan fisik memang menjadi keniscayaan bagi kemajuan daerah. Namun, pembangunan menjadi salah kaprah, ketika gubernur mengeksekusinya tanpa melihat neraca kesejahteraan rakyat.
Memaksakan pinjaman bernilai fantastis untuk proyek beton di tengah lesunya urat nadi ekonomi adalah langkah riskan dan nir-empati.
Mari kita letakkan persoalan ini pada timbangan kewarasan. Pada titik krisis, sebuah kebijakan tidak boleh hanya menjadi etalase kemegahan.
Pemimpin sejati tidak mengukur kebanggaan dari seberapa banyak beton yang ia cor atau jalan yang ia aspal, apalagi jika membangunnya di atas tumpukan utang.
Kebanggaan sejati seorang kepala daerah semestinya berpijak pada seberapa nyata ia meneken program yang mampu menambal persoalan mendasar masyarakat.
Infrastruktur megah tak akan bisa mengganjal perut rakyat yang lapar. Masyarakat Kepri hari ini membutuhkan program esensial yang menyentuh langsung denyut perekonomian, bukan sekadar monumen kebanggaan.
Pemerintah sudah sepatutnya kembali pada khitah. Hadir dan berdiri tegak di atas kepentingan rakyat. Rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan ekonomi adalah jawaban konkret yang masyarakat tunggu.
Sikap tegak lurus yang menyuarakan nurani publik ini harus menjadi tamparan sekaligus momentum refleksi bagi para pengambil kebijakan.
Utang ratusan miliar itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan beban yang kelak daerah pikul.
Setiap rupiah yang pemerintah keluarkan harus memenuhi dalil mutlak tata kelola yang baik, tepat sasaran, sarat manfaat, dan berdampak langsung pada masyarakat luas.
Jika pemerintah daerah hanya menjadikan proyek fisik sebagai panggung pencitraan seraya menggadaikan postur fiskal, lantas untuk siapa sebenarnya mereka membangun infrastruktur itu? ***
