TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri menghadapi kenyataan, tentang rendahnya keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan, data hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2024 yang diterima redaksi hariankepri.com, Selasa (14/10/2025), ada, 17 OPD masuk dalam kategori Tidak Informatif.
Sementara itu, hanya ada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil meraih predikat Informatif.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri satu-satunya instansi yang memenuhi standar keterbukaan informasi dengan skor 90,07.
Sementara itu, tidak ada satupun OPD yang masuk kategori Menuju Informatif. Ada tiga OPD yang masuk kategori Cukup Informatif.
Yaitu, Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri, Dinas Sosial, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Satu OPD lain berada di level Kurang Informatif, yaitu Badan Pengembangan SDM dengan skor 51,8.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyoroti buruknya komunikasi dan koordinasi antar-OPD yang menjadi penyebab turunnya peringkat keterbukaan informasi publik.
Ansar menilai lemahnya komunikasi internal menjadi faktor utama. Ia meminta setiap OPD menunjuk kontak person aktif untuk memudahkan koordinasi.
“Tujuannya supaya mudah berkoordinasi dengan Kominfo dan Komisi Informasi,” katanya, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (6/10/2025).
Selain soal transparansi, Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya pembinaan internal dan penguatan budaya kerja.
Ansar secara tegas meminta Kepala OPD untuk rutin melakukan pertemuan dengan staf agar tercipta suasana kerja terbuka dan kekeluargaan.
“Kalau kepala OPD tiga bulan tidak pernah rapat dengan bawahannya, lebih baik mundur saja,” pungkasnya.(kar)
—————————————-
Daftar 17 OPD Kategori Tidak Informatif:
1. Badan Perencanaan dan Litbang
2. Badan Penghubung Daerah
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Biro Administrasi Pimpinan
5. Biro Ekonomi dan Pembangunan
6. BPBD
7. RSUD Raja Ahmad Tabib
8. Biro Hukum
9. Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Dinas PMD dan Dukcapil
11. Sekretariat DPRD Kepri
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah
13. Satpol PP dan Damkar
14. Biro Organisasi
15. Dinas Pendidikan
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Biro Kesejahteraan Rakyat
#sumber: Dokumen Hasil Monev Tahun 2024
