DPRD Kota Batam baru saja mengetok palu anggaran Pokir tahun 2027. Keputusan ini lahir, melalui sidang paripurna yang berjalan sangat terbuka dan resmi.
Seluruh usulan pembangunan berasal langsung dari hasil reses para wakil rakyat. Aspirasi warga Batam, memiliki payung hukum yang jelas dan sangat terukur.
Langkah Batam ini bisa menjadi standar baru bagi tata kelola keuangan daerah. Publik dapat memantau setiap rupiah, yang mengalir ke proyek fisik maupun sosial.
Sudah saatnya DPRD Provinsi Kepulauan Riau mencontoh pola transparan seperti ini. Rakyat Kepri berhak mengetahui, rincian penggunaan uang negara secara utuh dan detail.
Selama ini, angka pokir anggota dewan provinsi terkesan sangat tertutup. Informasi mengenai anggaran miliaran rupiah per orang tersebut, sangat sulit terakses publik.
Ketiadaan transparansi memicu kecurigaan bahwa banyak proyek hanya titipan belaka. Pola sembunyi-sembunyi ini mencederai kepercayaan masyarakat, terhadap institusi legislatif di Dompak.
Banyak pihak menengarai, distribusi anggaran pokir Kepri sering tidak tepat sasaran. Program yang muncul terkadang, tidak menjawab kebutuhan mendesak warga di pelosok pulau.
Oleh karena itu, DPRD Kepri harus segera merombak sistem pengusulan anggaran mereka. Nomenklatur kegiatan wajib berlandaskan hasil reses, yang tercatat secara digital dan publik.
Penggunaan sistem informasi yang terbuka akan menutup celah praktik negosiasi bawah meja. Setiap usulan harus melewati verifikasi ketat, sebelum masuk ke dalam dokumen APBD.
Selain itu, transparansi akan meningkatkan kualitas pengawasan masyarakat terhadap kinerja dewan. Warga bisa menagih janji politik melalui daftar usulan yang terpampang nyata.
Pemerintah provinsi juga perlu mendorong sinkronisasi data usulan dari setiap dapil. Harmonisasi ini mencegah tumpang tindih anggaran, antara pemerintah kota dan pihak provinsi.
Jangan biarkan anggaran miliaran rupiah menguap tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat. Integritas wakil rakyat diuji melalui keterbukaan mereka dalam mengelola dana aspirasi.
DPRD Kota Batam telah membuktikan, bahwa keterbukaan anggaran bukan merupakan hal yang mustahil.
Komitmen politik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Mari kita dorong DPRD Kepri agar lebih berani membuka data Pokir mereka. Kejujuran dalam anggaran adalah langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat Kepri yang merata.
Masa depan pembangunan daerah bergantung pada keberanian kita menuntut transparansi hari ini.
Perubahan sistem anggaran akan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga saja. (taufik)
