TANJUNGPINANG (HAKA) – Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kembali memicu keluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri.
Sejumlah ASN mengaku jadwal pencairan TPP tidak lagi menentu dan kerap bergeser hingga pertengahan bulan berikutnya.
Kondisi itu membuat sebagian ASN harus menyesuaikan pengeluaran bulanan, mulai dari cicilan, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga.
“Kami dapat info kas kosong, makanya tak lancar TPP,” ucap salah satu ASN Pemprov Kepri, Ridho (bukan nama sebenarnya).
Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati membantah anggapan bahwa, keterlambatan TPP ASN terjadi karena kas daerah (kasda) kosong.
“Tidak ada istilah kekosongan kas. Karena posisi kas Rp0 itu tidak boleh secara aturan,” kata Venni kepada hariankepri.com, Senin (20/7/2026).
Venni menjelaskan, arus penerimaan pendapatan daerah pada Juni belum memenuhi kebutuhan kas, sehingga pembayaran TPP bergeser ke bulan berikutnya.
Pemerintah membayarkan TPP setelah kas daerah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.
“TPP bulan Juni sudah dibayar pekan lalu,” ujarnya.
Venni juga menjelaskan, belanja pegawai yang mencapai 53,99 persen merupakan kewajiban yang harus terpenuhi sesuai ketentuan.
Ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran gaji dan hak ASN tanpa mengabaikan belanja pembangunan.
“Belanja pegawai itu adalah prioritas nomor satu dan bersifat wajib dibayarkan setiap bulan,” pungkasnya. (sih/fik)
