TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menghadapi tekanan besar jelang APBD 2026.
Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemprov Kepri menyiapkan strategi darurat agar pembangunan tidak terhenti.
Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov kini fokus mengamankan program-program besar dari pemerintah pusat.
Ansar menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dan lobi langsung ke Jakarta.
“Sekarang strategi kita fokus mengejar program-program besar pemerintah pusat agar pembangunan di Kepri tidak terhambat,” katanya, kemarin.
Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiapkan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan.
Ansar menekankan Pemprov mengambil langkah ini untuk menghindari kenaikan pajak daerah.
“Skema pinjaman ini untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” sebutnya.
Tekanan APBD muncul setelah alokasi dana transfer pusat untuk Kepri tahun 2026 hanya Rp1,467 triliun, turun Rp534 miliar dari 2025 yang mencapai Rp2,001 triliun.
Ansar menuturkan, kondisi itu membuat Pemprov Kepri harus menyesuaikan proyeksi APBD 2026 dari Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun.
Ansar pun meminta pemerintah pusat dapat mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan dan kapasitas fiskal daerah dalam menentukan alokasi dana transfer.
“Kalau penurunan dana terus tanpa kebijakan afirmatif, kesenjangan pembangunan antarwilayah akan melebar,” tukasnya.(adv)
