TANJUNGPINANG (HAKA) – Proyek yang digagas Pemprov Kepri, berupa proyek Gurindam 12 ternyata tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Dari penelusuran hariankepri.com dalam dokumen RPJMD sekitar 360 halaman itu, Pemprov Kepri selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah, hanya fokus pada pembangunan Pulau Dompak, dan tidak ada program Gurindam 12 Tanjungpinang.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood mengaku kaget, bahwa proyek ini muncul tiba-tiba, dan tidak ada dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021.
“Saya sebenarnya dilematis, kalau secara pribadi saya senang ada pembangunan untuk Tanjungpinang. Tapi, dengan kondisi defisit sekarang yang mencapai setengah triliun, apakah wajar membuat proyek itu,” tanya politisi yang karib disapa Nizar itu.
Ia mengatakan, Pemprov Kepri, khususnya gubernur dan timnya tidak berhitung matang soal ini. Sebab, hitungan Banggar DPRD Kepri, kalau proyek besar ini dipaksakan, maka akan mengorbankan ratusan kegiatan lainnya.
“Perhitungan kami, tahun depan defisit bisa tembus Rp 1,2 triliun. Dan bisa-bisa tahun 2020 atau 2021, pemprov bangkrut,” ungkap Nizar yang juga Wakil Ketua Banggar DPRD Kepri ini.
Nizar merincikan, untuk rutin pegawai termasuk gajinya sekitar Rp 1 triliun per tahun, lalu 20 persen sudah wajib ke pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan.
“Artinya kalau asumsi keuangan sekarang, sekitar Rp 700 miliar untuk pendidikan, Rp 350 miliar untuk kesehatan, lalu ada Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 500 miliar, tambah Rp 1 triliun untuk rutin dan gaji pegawai, sekitar Rp 2,55 triliun yang posnya sudah pasti,” paparnya.
Nah, APBD Kepri tahun 2018 di murni sekitar Rp 3,5 triliun, defisit Rp 530 miliar, di perubahan nanti tinggal Rp 2,97 triliun.
“Hanya sekitar Rp 400 miliar sisanya untuk dibagi banyak OPD. Jangan lupa, proyek gurindam tiga tahun dianggarkan. Tahun ini Rp 150 miliar, tahun depan sekitar Rp 200 miliar, hingga tahun 2020, dengan angka Rp 200 miliar juga,” ungkapnya.
Maknanya, hanya dengan proyek ini saja, Pemprov Kepri sudah tidak bisa menjalankan kegiatan lainnya.
Nizar menyayangkan, proyek ini dipaksakan tanpa ada argumen atau solusi yang pasti dari pemprov, bagaimana mengatasi defisit.
“Sudah ulang-ulang kali kami sampaikan, maksimalkan OPD penghasil. Jika tak maksimal ganti kadisnya. Atau lobi ke pusat, minta APBN untuk bangun infrastruktur, jangan dari APBD,” tegasnya. (fik)
