TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta masyarakat Tanjungpinang tidak mudah percaya dengan isu yang beredar soal rencana pengelolaan kawasan Gurindam 12 lewat skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
Ia menegaskan, kabar yang berkembang saat ini banyak yang tidak benar. “Daripada ragu, lebih baik tanya langsung ke kami sebagai narasumber yang benar,” ujar Ansar di Tanjungpinang.
Menurut Ansar, tender aset Gurindam 12 tidak dilakukan secara mendadak, melainkan telah melalui kajian matang dan konsultasi dengan pihak berkompeten.
Ia menekankan bahwa secara hukum, Pemprov Kepri berhak menawarkan kerja sama pengelolaan kepada pihak ketiga karena kawasan tersebut dibangun sepenuhnya dengan dana APBD provinsi.
“Yang membangun kawasan itu Pemprov Kepri. Tapi tentu kita tetap koordinasi dengan Pemko Tanjungpinang,” katanya.
Ansar menilai, skema KSP justru bertujuan menciptakan kenyamanan pengunjung sekaligus menjadikan Gurindam 12 sebagai magnet wisata baru. Ia juga membuka peluang bagi Pemko Tanjungpinang untuk ikut mengelola jika berminat.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPRP Kepri, Rodi Yantari, menyebut skema KSP dimaksudkan untuk mengubah aset yang selama ini belum produktif menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui KSP, investor swasta bisa membangun dan mengelola fasilitas kuliner dan area parkir selama 30 tahun dengan kewajiban membayar sewa tahunan dan berbagi keuntungan bersih kepada Pemprov.
“Pemerintah tidak keluar dana. Semua investasi dari pihak ketiga, dan hasilnya menambah PAD setiap tahun,” jelas Rodi.
Ia menambahkan, konsep ini telah melalui kajian kelayakan dan akan diawasi ketat agar tetap mencerminkan budaya Melayu. Skema serupa, kata dia, sudah terbukti berhasil menambah pemasukan daerah di sejumlah provinsi, seperti DIY Yogyakarta.(kar)
