TANJUNGPINANG (HAKA) – Publik sedang hangat memperbincangkan, kabar mengenai pembatalan rencana pinjaman daerah Pemprov Kepri sebesar Rp400 miliar.
Isu yang beredar di media sosial menyebut, bahwa penolakan mayoritas masyarakat memicu pembatalan tersebut.
Pj Sekdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengaku belum menerima informasi resmi terkait kabar pembatalan ini.
“Sepengetahuan saya belum ada info demikian,” ujar Luki kepada hariankepri.com, Kamis (26/2/2026).
Terkait rincian teknis anggaran, Luki mengarahkan wartawan agar mengonfirmasi langsung kepada pihak BKAD Kepri.
“Silakan konfirmasi ke BKAD ya. Saya tidak hafal semua,” tambahnya memberikan arahan.
Di sisi lain, Kepala BKAD Kepri, Venni Meitaria, enggan mengomentari mengenai kabar tersebut.
Ia belum menjawab pesan konfirmasi yang mempertanyakan status anggaran pinjaman tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengkritik keras kondisi keuangan daerah yang kini kian memprihatinkan.
“APBD Kepri tidak sehat dan berisiko tumbang pada 2027,” tegas Wahyu kepada hariankepri.com, Selasa (24/2/2026).
Wahyu menyoroti struktur anggaran, yang masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer pemerintah pusat.
“Dana pusat mencapai 44 persen, sementara utang menutupi selisih belanja daerah,” ungkap Wahyu.
Ia meminta Gubernur memprioritaskan peningkatan PAD daripada sekadar mengandalkan rencana pinjaman Rp400 miliar ke bank jabar banten (bjb).
“Gunakan dana itu untuk program yang menghasilkan penerimaan daerah secara langsung,” tukasnya. (sih)
