BINTAN (HAKA) – Wali murid, memprotes pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur fisik Ruang Kelas Belajar (RKB) Sekolah MTs Miftahul Ulum Kawal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Habi selaku orang tua murid, mengatakan, kontraktor hanya menambah ruangan baru saja, tanpa merubah total gedung utama, di sekolah tersebut.
Padahal, kata dia, anggaran kegiatan fisik itu sekitar Rp5 miliar. Anehnya, pihak perusahaan hanya merenovasi beberapa bagian bangunan utama.
“Kami menilai, pekerjaan bangunan asal-asalan saja,” ucap Habi kepada hariankepri.com, Selasa (23/9/2025).
Harusnya, sambung Habi, pihak perusahaan bisa membangun ruang belajar, dari 1 lantai menjadi 2 lantai, sesuai besaran anggaran proyek itu.
Tapi mereka tidak mengoptimalkan anggaran dari APBN itu, untuk peningkatan dan kenyamanan proses belajar siswa-siswi.
“Kalau dana Rp5 miliar, bisa bangun dua lantai RKB,” tegas Habi.
Menurut Habi, dengan adanya pembangunan itu, pelajar kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX, harus belajar di Gedung Olahraga (Gor) Kawal.
“Karena ruangan belajar mereka, sedang proses rehab,” tuturnya.
Seorang warga Kawal, Adam mengatakan, para orang tua murid lain, telah mendengar akan ada pembangunan RKB dua lantai, di Sekolah Miftahul Ulum itu.
“Pihak sekolah menyampaikan kepada semua wali murid, pembangunan gedung baru dua tingkat,” ujarnya.
Ia pun bingung, pelaksanaan pembangunan gedung sekolah itu, merelenceng dari rencana awal. Ia pun bingung, pelaksanaan pembangunan gedung sekolah itu, merelenceng dari rencana awal.
“Wali murid sudah berdiskusi sama kontraktor proyek, tapi mereka tidak mau perlihatkan RAB pembangunan gedung itu,” imbuhnya.
Kepala Kantor Kemenag Bintan, Abu Sufyan mengatakan, pihak Yayasan Sekolah MTs Miftahul Ulum Kawal, telah mengajukan permohonan kepada Satker Kementerian PUPR, untuk penambahan RKB baru.
“Kemudian, tim meninjau lapangan dan memproses proposal pengadaan RKB itu,” terangnya
Awalnya, sambung Sufyan, PU berencana bangun 2 lantai. Tapi, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran pembangunan fisik di semua satker se-Indonesia.
“Saat lelang proyek, Pemerintah Pusat potong anggaran 50 persen, termasuk rencana pembangunan gedung sekolah di Kelurahan Kawal itu,” tutupnya. (rul)
