TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kepri, Said Nursyahdu memaparkan strategi pemenuhan hunian layak warga.
​Said menegaskan komitmen Pemprov Kepri, dalam merespon kebutuhan rumah warga secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia mengatakan, ​pemprov menjalankan strategi pemenuhan hunian, melalui pembangunan rumah baru serta program perbaikan rumah rusak.
​”Kebutuhan perumahan di daerah terus kita respon melalui pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah,” ujarnya.
​Said menjelaskan pencapaian signifikan sepanjang tahun 2025 dengan menuntaskan pembangunan 9.118 unit rumah baru se-Kepri.
​Dinas PKP Kepri turut memperbaiki 274 unit rumah milik warga berpenghasilan rendah pada tahun lalu.
​”Petugas juga memperbaiki 274 unit rumah milik warga berpenghasilan rendah,” ujar Said.
​Dinas PKP Kepri memproyeksikan target pembangunan 7.481 unit rumah baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2026.
​Dinas PKP Kepri mengalokasikan program perbaikan 3.944 unit rumah, guna meningkatkan kualitas permukiman warga.
​Pemerintah pusat mengucurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya APBN 2026 untuk membedah 3.724 unit rumah di Kepri.
​Kota Batam menerima alokasi bedah rumah terbesar sebanyak 1.124 unit, disusul Tanjungpinang yang memperoleh 611 unit.
“​Lingga menerima 448 unit, Bintan 442 unit, Natuna 389 unit, Anambas 357 unit, serta Karimun 353 unit,” sebutnya.
​Dinas PKP Kepri membatasi penghasilan penerima manfaat maksimal Rp9 juta hingga Rp11 juta sesuai regulasi Kemenperkim.
​Ia menegaskan, timnya mengintegrasikan data perumahan ke Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional demi ketepatan sasaran.
“Kami membentuk Satgas Perumahan untuk mengawal pelaksanaan lapangan, serta memfasilitasi pembebasan biaya izin,” tukasnya. (sha)
